Insitekaltim, Samarinda – Polemik setelah pemilihan rektor Universitas Mulawarman (Unmul) periode 2026–2030 belum sepenuhnya berakhir. Fragmentasi di lingkungan kampus kini menjadi persoalan yang harus diselesaikan sebelum agenda kepemimpinan baru berjalan penuh.
Situasi tersebut bahkan mengubah rencana 100 hari kerja Rudianto Amrita yang terpilih sebagai rektor periode 2026–2030. Alih-alih langsung menjalankan program pembenahan yang telah disiapkan, masa awal kepemimpinannya akan lebih dulu diarahkan untuk meredakan ketegangan internal dan memastikan pekerjaan akhir tahun tidak terganggu.
“Saya harus memodifikasi target saya pada harmonisasi di awal. Ini perubahan targetnya, dari yang ideal jadi tidak ideal karena saya tidak pernah membayangkan bahwa di 100 hari saya masih menghadapi di awal seperti ini,” kata Rudianto dalam zoom meeting bersama rekan media, Jumat, 2 Oktober 2026.
Persoalan tersebut menjadi lebih sensitif karena pergantian kepemimpinan berlangsung pada penghujung tahun anggaran. Rudianto menyebut waktu efektif setelah pelantikan pada akhir Oktober hanya tersisa sekitar dua bulan sebelum pergantian tahun.
Pada periode tersebut, Unmul tetap memiliki kewajiban menyelesaikan pelaporan, capaian kinerja dan berbagai pekerjaan administratif untuk menutup tahun berjalan sekaligus menyiapkan program 2027.
“Pemilihan kita ini berlaku di triwulan terakhir. Kita sudah masuk di triwulan terakhir ini yang penuh dengan reporting dan yang lain,” ujarnya.
Kekhawatiran utamanya adalah polemik internal membuat pekerjaan kelembagaan kehilangan fokus. Jika pelaporan dan target kinerja terlambat, dampaknya tidak berhenti pada administrasi, tetapi dapat berpengaruh terhadap penganggaran dan pelaksanaan pendanaan pada awal tahun berikutnya.
“Saya punya kekhawatiran juga polemik yang ada ini membuat kewajiban kami untuk melaporkan, menyelesaikan pekerjaan akhir tahun terbengkalai,” kata Rudianto.
Karena itu, penyelesaian masa transisi menjadi kebutuhan yang harus berjalan bersamaan dengan persiapan kepemimpinan baru. Rudianto menyebut komunikasi informal telah dilakukan dengan sejumlah pihak, termasuk Rektor Unmul saat ini Abdunnur.
“Saya selagi mengupayakan itu lagi, berkomunikasi secara informal dengan petahana, dengan Bapak Abdunnur. Saya upayakan agar kita bisa secara dewasa menyelesaikan tahapan transisi ini,” ujarnya.
Targetnya, fragmentasi yang muncul selama proses pemilihan dapat diselesaikan sebelum pelantikan. Dengan begitu, pekerjaan akhir tahun tidak tersandera oleh konflik internal.
“Saya harapkan bahwa dalam satu bulan ke depan ini kita bisa selesaikan. Jadi sebelum saya dilantik itu harusnya bisa diselesaikan,” katanya.
Salah satu persoalan yang masih menjadi bagian dari dinamika pascapemilihan ialah polemik mengenai porsi 35 persen suara menteri dalam pemilihan rektor.
Rudianto membantah anggapan bahwa suara tersebut diberikan semata-mata karena lobi. Menurut dia, seluruh calon telah melewati sejumlah tahapan sebelum tiga nama masuk ke proses akhir pemilihan.
“Jadi tidak benar juga kalau kemudian 35 suara itu murni misalnya karena lobi. Ada tahapan penilaian itu yang tidak diungkap dan tidak disampaikan,” ujarnya.
Tahapan tersebut, kata dia, mencakup penilaian portofolio, rekam jejak, pemeriksaan latar belakang serta wawancara. Tiga calon yang lolos kemudian mengikuti wawancara dengan kementerian terkait visi, misi dan rencana kepemimpinan.
Persoalan tersebut menjadi sorotan karena sebagian pihak di lingkungan kampus masih mempertanyakan mekanisme tersebut. Rudianto mengatakan seluruh calon sebenarnya telah mengetahui ketentuan mengenai porsi suara menteri sejak proses pendaftaran.
“Kelima-lima calon pada saat kita mendaftar sudah tahu bahwa kita akan diberlakukan Peraturan Menteri tahun 2010 itu. Jadi kita tidak pernah kemudian menggugat itu,” katanya.
Menurut dia, jika mekanisme tersebut hendak diuji, jalur hukum dapat ditempuh dengan dasar dan dokumen yang kuat.
“Kalaupun mau digugat sekarang, silakan gugatlah. Lakukan proses gugatan itu ke Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.
Namun, bagi kepemimpinan baru, persoalan yang lebih mendesak adalah memastikan perdebatan pascapilrek tidak menghambat pekerjaan institusi.
Setelah masa transisi dan pekerjaan akhir tahun dikawal, agenda pembenahan tata kelola menjadi bagian dari target awal kepemimpinan baru.
Rudianto menyebut evaluasi akan dilakukan terhadap program yang telah berjalan, termasuk tata kelola keuangan dan sumber daya. Ia juga berencana meminta pendampingan kementerian dalam proses tersebut.
“Saya akan meminta pendampingan dari kementerian untuk memperbaiki tata kelola yang ada, kemudian tata keuangan yang ada, tata sumber daya yang ada,” katanya.
Evaluasi juga diarahkan pada inventarisasi persoalan yang selama ini berjalan di lingkungan Unmul. Menurut Rudianto, pembenahan diperlukan agar kampus tidak tertinggal dalam pelaporan dan penilaian kinerja.
“Targetnya adalah melakukan re-evaluasi dari apa yang berjalan, re-inventarisasi berbagai permasalahan yang ada dan melakukan penyelesaian,” ujarnya.
Agenda tersebut mencakup pula pembenahan komunikasi dengan senat dan pemulihan kepercayaan di lingkungan kampus.
Dinamika dalam proses pemilihan, termasuk perbedaan pandangan di tubuh senat, membuat pekerjaan pertama kepemimpinan baru bukan sekadar menjalankan program baru, tetapi memulihkan fungsi kelembagaan agar kembali berjalan normal.
Rudianto mengatakan tidak ingin lagi ada pengelompokan berdasarkan kandidat setelah pemilihan selesai.
“Tidak ada lagi orang yang Rudi, tidak ada lagi orang yang Fahrul, tidak ada orang yang Abdul Nur. Semuanya sudah satu orang Unmul,” katanya.
