Insitekaltim, Samarinda – Gubernur Kalimantan Timur Dr H Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji memimpin langsung kegiatan Morning Briefing bertajuk Menuju Generasi Emas Kalimantan Timur di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin 4 Agustus 2025. Kegiatan ini dihadiri seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.
Dalam arahannya, Gubernur menekankan pentingnya kedisiplinan bekerja sesuai sistem pemerintahan yang telah ditetapkan. Ia mengingatkan agar tidak ada OPD yang berjalan di luar koridor aturan.
“Semua OPD harus bekerja sesuai sistem. Jangan sampai keluar dari sistem,” tegasnya.
Menurutnya, setiap rupiah yang dikelola oleh pemerintah merupakan amanah dari rakyat. Oleh sebab itu, pelaksanaan kegiatan maupun penggunaan anggaran harus mengikuti tahapan dan perencanaan yang matang, bukan sekadar mengejar serapan di akhir tahun.
“Kerja kita bukan hanya tentang menyerap anggaran, tapi juga menyerap manfaat untuk masyarakat,” ujarnya.
Gubernur menyampaikan, percepatan realisasi program pembangunan sangat dibutuhkan. Terlebih, masih banyak program prioritas yang harus segera dirampungkan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas. Salah satunya adalah perlindungan bagi 177.000 pekerja rentan di Kaltim yang terdiri dari nelayan, petani, tenaga harian lepas, hingga tenaga honorer.
Dari jumlah tersebut, baru 100.000 orang yang terakomodasi dalam anggaran. Sisanya 77.000 akan kita usahakan lewat kolaborasi dengan program CSR perusahaan.
Program prioritas lainnya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam program ini, setiap kabupaten/kota diminta untuk membentuk minimal tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Satu unit SPPG akan melayani sekitar 3.000 hingga 4.000 warga dengan anggaran Rp10 miliar per tahun. Total akan dibentuk sekitar 350 SPPG di seluruh Kaltim.
“Program ini bagus, terutama dalam menyerap bahan baku lokal. Saya minta agar pelaksanaannya melibatkan koperasi desa, kelurahan, dan perusda,” pesannya.
Gubernur juga menyoroti pentingnya manajemen ASN yang baik. Ia memberikan catatan khusus kepada pimpinan OPD agar memastikan kualitas kepemimpinan di masing-masing unit.
“Kalau kepalanya bagus, insyaallah ke bawahnya juga akan bagus,” katanya.
Di sisi lain, Gubernur meminta agar tidak ada pengadaan kendaraan dinas baru dan menekankan optimalisasi aset milik daerah. Ia juga meminta seluruh OPD untuk aktif mengikuti program Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK sebagai bentuk komitmen pencegahan korupsi.
Isu pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD juga menjadi perhatian. Gubernur meminta seluruh usulan agar berbasis sistem dan sesuai aturan.
“Kalau mau selamat, pakai rule, pakai aturan,” tegasnya.
Untuk peningkatan kualitas birokrasi, pejabat eselon 2 juga diminta segera menyelesaikan pendidikan doktoral (S3) bagi yang belum.
Di akhir arahannya, Gubernur mengingatkan agar tidak terjadi penggelembungan anggaran, terutama dalam pengadaan barang yang berkaitan dengan alat kesehatan. Ia menutup kegiatan dengan mengapresiasi kerja keras dan dedikasi seluruh OPD dalam menjalankan tugas pembangunan daerah. (Adv/Diskominfokaltim)
Editor: Sukri
