Insitekaltim, Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Mohammad Novan Syahronny Pasie menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik terkait dapur pengolahan makan siang gratis (MBG).
Ia menanggapi kekhawatiran masyarakat mengenai larangan dokumentasi di dapur pengolahan yang menimbulkan spekulasi adanya hal yang ditutupi.
“Informasi publik itu penting. Jika memang ada kebijakan yang membatasi dokumentasi, tentu harus ada alasan jelas. Tidak boleh seolah-olah publik dihalangi untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi,” ujarnya, Senin, 3 Januari 2025 seusai melaksanakan reses di RT 14, Jalan Suryanata.
Novan menjelaskan bahwa program makan siang gratis dikelola langsung oleh tim MBG Pusat, sementara peran pemerintah daerah terbatas pada penentuan lokasi sekolah penerima manfaat.
Saat ini, di Samarinda, distribusi masih dilakukan di beberapa sekolah dengan tiga dapur yang beroperasi, dua di Samarinda Ulu dan satu di Sempaja.
“Kami juga belum meminta penjelasan resmi mengenai kebijakan ini. Namun, sebagai program yang melibatkan dana publik, seharusnya transparansi tetap dijaga,” tutupnya.
Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah menekankan pentingnya kritik membangun dalam setiap program pemerintah.
Oleh karena itu, ia berharap ada kejelasan terkait aturan dokumentasi dapur MBG agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
