Insitekaltim,Samarinda, – Legislator Karang Paci bersama Plt Sekprov Kaltim Dr Hj Meiliana Rabu pagi tadi sekitar pukul 11.00 Wita kembali menggelar Rapat Paripurna ke-8 di Gedung Utama DPRD Provinsi Kaltim Jalan Teuku Umar Samarinda.
Ada beberpa agenda yang di bahas dalam Rapat Paripurna kali ini, diantaranya :
1. Pengesahan Revisi Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Kaltim Masa Sidang I Tahun 2019.
2. Nota Penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2018 – 2023.
3. Penyampaian Laporan Akhir Kerja Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Raperda tentang Kearsipan.
4. Penyampaian Laporan Akhir Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Pembahas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
5. Persetujuan DPRD Provinsi Kaltim tentang Penetapan Raperda Menjadi Perda dan Peraturan Tatib DPRD.
6. Pendapat Akhir Kepala Daerah.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltim H Syahrun atau biasa disapa Haji Alung didampingi Sekretaris DPRD Kaltim Muhammad Ramadhan.
Dijumpai awak media usai rapat Paripurna, Haji Alung kembali menegaskan hasil rapat mengenai, Nota Penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2018 – 2023.
Haji Alung menjelaskan bahwa pihaknya akan segera berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secepatnya, terkait tenggat waktu yang sudah ditetapkan. Sekadar diketahui, berdasarkan hasil rapat Banmus DPRD Kaltim kemarin, penetapan Revisi Raperda RPJMD Kaltim 2018-2023, seharusnya dilaksanakan pada 1 April mendatang.
“Staf ahli sudah mengolah revisi Raperda RPJMD 2018 – 2023. Yang nantinya, hasilnya akan dimatangkan oleh seluruh anggota pansus. Diharapakan bisa diselesaikan tepat waktu, dan kami juga akan koordinasi langsung dengan Kemendagri,” jelas Haji Alung.
Lebih jauh dikatakan, terkait sanksi yang akan diberikan oleh Kemendagri karena molornya jadwal penetapan Raperda RPJMD Kaltim, menjadi sebuah Perda dirinya tidak dapat berkomentar banyak.
“Soal sanksi mungkin tidak. Jadi sebagai langkah utama, kami akan konsultasi dulu secepatnya. Apakah ini harus diselesaikan dalam waktu sekian. Apakah bisa ada toleransi, mengingat gubernur, tidak menyampaikan draf ini lebih awal,” pungkasnya. (tono)
