Insitekaltim, Kukar– Para pejabat teras di lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengikuti rapat koordinasi (rakor) secara virtual terkait penyelenggaran pemerintahan daerah dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman sinergi tugas dan fungsi di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang, pemerintahan dalam negeri, kehutanan, transmigrasi dan Informasi geospasial, pemeriksaan kesehatan gratis serta implementasi program 3 Juta Rumah di Ruang Rapat Sekda Kukar, Senin 17 Maret 2025.
Sementara itu, para pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengikuti Rakor secara virtual itu yakni Asisten Pemerintah dan Kesra, Inspektur Daerah Kukar, Kadis Pekerjaan Umum, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kadis DLHK, Kadis Penanaman Modal dan PTSP, Kadis Pertanian dan Peternakan, Kepala Kantor ATR/BPN, Plt Kadis Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Plt. Bappeda Kukar, Kadis Pertanahan dan Penataan Ruang, Plt. Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Plt. Kadis Kesehatan, Kabag Tata Pemerintahan, dan Kabag Hukum Setda Kukar.
Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan selama kurun waktu tiga bulan terakhir, pihaknya mempelajari tantangan transmigrasi. Tantangan transmigrasi ditilik dari aspek migrasi pada zaman dahulu dinilai cukup berhasil. Hal ini disebabkan karena pemerintah mampu mendistribusikan lebih daripada 2,1 juta kepala keluarga atau 9,2 juta jiwa dan mengurangi kepadatan penduduk di pulau Jawa sekitar 7 persen.
“Serta legacy dari program transmigrasi tersebut adalah menciptakan desa definitif baru sebanyak 1567. Kemudian 466 ibu kota kecamatan, 116 ibu kota kabupaten dan provinsi di Kalimantan Utara , Sulawesi Barat dan Papua Selatan,” paparnya.
Kendati demikian, ujarnya, pendekatan transmigrasi berbasis kuantitatif dianggap oleh sebagian kalangan hanya memindahkan masalah karena adanya kecemburuan sosial. Sehingga perlu dibarengi dengan pendekatan kualitas agar bisa mendukung kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi dengan lebih adil.
Oleh karena itu, kata dia, Kementerian Transmigrasi menginisiasi pendekatan berbasis paradigma baru dengan fokus pada Industrialisasi dan penciptaan ekonomi. Dengan demikian, paradigma baru yang dikedepankan Kementerian Transmigrasi tidak lagi berorientasi pada pendistribusian melainkan penciptaan ekonomi baru pada pembangunan kawasan.
“Kami akan fokus pada penciptaan ekonomi yang produktif,” katanya.
Menurut Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara ada lima program yang nantinya akan diimplementasikan.
Pertama, trans tuntas. Trans tuntas adalah program yang memberikan kepastian hukum atas status lahan.
Kedua, transmigrasi lokal. Fokus transmigrasi lokal berkutat pada pada pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Transmigrasi lokal ini nantinya di seluruh wilayah Indonesia,” paparnya.
Ketiga, kata dia, transmigrasi patriot. Transmigrasi ini mencakup transmigran dari generasi muda yang melakukan pendampingan dan pemberdayaan kepada masyarakat di kawasan transmigrasi. Keempat, Transmigrasi karya nusantara. Transmigrasi karya nusantara fokus pada penciptaan lapangan kerja yang bukan hanya pada sektor pertanian melainkan perkebunan, peternakan, pariwisata, dan kesehatan.
Kelima, Transmigrasi gotong royong. Fokusnya pada revitalisasi kawasan transmigrasi yang ada pada saat ini.
Ia menambahkan persoalan utama dan terutama terkait dengan transmigrasi erat kaitannya dengan persoalan kepemilikan lahan, legalitas hak, konflik agraria dan adanya ketidaksesuaian dengan tata ruang.
“Oleh karena itu, dengan MoU ini kami berterima kasih dan mengapresiasi Kementerian ATR/BPN yang menginisiasi adanya MoU ini,” pungkasnya. (Adv)