Insitekaltim, Samarinda – Guna mendukung program prioritas nasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengucurkan alokasi anggaran daerah untuk pematangan lahan pembangunan permanen Sekolah Rakyat di kawasan Bukit Biru.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni mengonfirmasi bahwa realisasi pembangunan fisik secara masif ditargetkan mulai berjalan pada triwulan akhir tahun ini. Pemprov Kaltim sendiri telah mencadangkan area yang cukup luas demi memfasilitasi kebutuhan jangka panjang sekolah berasrama tersebut.
“Kaltim saat ini telah memiliki tiga Sekolah Rakyat. Selain itu, Pemprov Kaltim juga telah menyiapkan lahan seluas sekitar tujuh hektare di kawasan Bukit Biru untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang lebih representatif,” kata Sri Wahyuni saat menghadiri Open House Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 58 Samarinda, Sabtu, 20 Juni 2026.
Selama ini, operasional tiga Sekolah Rakyat di Kaltim masih menumpang pada fasilitas milik instansi vertikal serta Balai Latihan Kerja (BLK). Keterbatasan fasilitas tersebut akan segera diselesaikan melalui dimulainya konstruksi gedung permanen yang dijadwalkan pada Oktober 2026 mendatang.
“Insya Allah tahun ini pembangunan akan dimulai. Kami ingin menghadirkan fasilitas pendidikan yang lebih baik sehingga anak-anak memperoleh lingkungan belajar yang semakin nyaman dan berkualitas,” urainya.
Penggelontoran anggaran untuk pematangan lahan di Bukit Biru dinilai sebagai langkah krusial. Pasalnya, kesiapan lahan kerap menjadi kendala klasik yang menghambat realisasi proyek fisik berskala besar di daerah.
Di luar kesiapan infrastruktur fisik, Sekda Kaltim menyoroti aspek keberlanjutan pasca-kelulusan bagi para siswa miskin ekstrem. Ia memberikan catatan strategis mengenai integrasi kebijakan pusat dan daerah.
Akses pendidikan asrama gratis tingkat menengah yang disediakan Sekolah Rakyat akan menjadi sia-sia jika siswa kembali terbentur tembok biaya tinggi saat ingin melanjutkan ke jenjang universitas.
Untuk menutup celah tersebut, Pemprov Kaltim mensinergikan proyek ini dengan program jaminan sosial daerah, yakni beasiswa Gratispol.
“Ini menjadi sinergi yang baik antara program pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jika Sekolah Rakyat memberikan akses pendidikan hingga tingkat menengah, maka lulusan sekolah tersebut nantinya dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui program Gratispol yang membebaskan biaya Uang Kuliah Tukal (UKT) bagi warga Kaltim yang memenuhi persyaratan,” jelas Sri Wahyuni.
Skenario intervensi ganda ini diklaim menjadi bantalan kebijakan agar anak-anak dari keluarga tidak mampu dapat mengenyam pendidikan tinggi secara penuh tanpa dibayangi kendala finansial.
Sri Wahyuni mengingatkan bahwa investasi anggaran di sektor pendidikan marginal ini merupakan langkah mitigasi risiko menghadapi bonus demografi pada periode 2035 hingga 2045. Kaltim terancam kehilangan momentum emas jika membiarkan anak-anak usia produktif mengalami putus sekolah akibat miskin struktural.
Evaluasi satu tahun berjalan di SRT 58 Samarinda menunjukkan hasil signifikan, terutama pada pemulihan kemampuan literasi dasar dan pembentukan kedisiplinan anak-anak yang sebelumnya telantar dari sistem persekolahan formal.
“Bahkan ada anak yang sebelumnya belum bisa membaca di usia sekolah, namun dalam waktu beberapa bulan sudah mampu membaca dengan baik. Ada pula yang harus memulai pendidikan dari jenjang yang lebih rendah karena sebelumnya tidak pernah mengenyam pendidikan secara layak. Anak-anak ini tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, disiplin, dan kepemimpinan,” pungkasnya.
