Insitekaltim, Samarinda : Awal kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud, ada 110 desa yang belum berlistrik. Kondisi tersebut kini menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus berupaya menuntaskan persoalan elektrifikasi di wilayah pedalaman dan terpencil.
Hasilnya, dari 110 desa yang belum berlistrik, kini jumlahnya tersisa 45 desa. Setelah mendapat intervensi program listrik desa, dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim Bambang Arwanto mengatakan, tahun pertama pemerintahan saat ini, sebanyak 38 desa berhasil dialiri listrik. Melalui berbagai program, elektrifikasi desa dan program pra-PLN yang dijalankan Pemprov Kaltim.
“Setelah dilakukan intervensi melalui program listrik desa dan pra-PLN, sebanyak 38 desa sudah menjadi desa berlistrik sehingga tersisa 72 desa,” ujar Bambang melalui sambungan telepon, Rabu, 3 Juni 2026.
Namun, upaya percepatan elektrifikasi sempat terkendala keterbatasan anggaran daerah. Akibat, penurunan dana bagi hasil (DBH).
Kondisi tersebut, membuat Pemprov Kaltim tidak lagi memiliki ruang fiskal yang cukup. Untuk melanjutkan program listrik desa secara maksimal.
Meski demikian, kata Bambang, pemerintah provinsi tidak tinggal diam.
Gubernur Kaltim telah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, agar pemerintah pusat turut membantu penyediaan listrik di desa-desa yang belum terjangkau jaringan PLN.
Hasilnya, pada tahun 2026 Kementerian ESDM mengalokasikan, program elektrifikasi untuk 27 desa tambahan di Kalimantan Timur.
“Tahun ini ada 27 desa lagi yang diintervensi oleh Kementerian ESDM. Kalau itu terealisasi, maka jumlah desa yang belum berlistrik tinggal 45 desa lagi,” katanya.
Menurut Bambang, 45 desa yang tersisa juga telah diusulkan kembali kepada Kementerian ESDM agar masuk dalam program listrik desa pada tahun 2027.
Ia menjelaskan sebagian besar desa yang belum berlistrik berada di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau.
“Rata-rata berada di daerah pedalaman, terisolasi. Belum memiliki akses jalan memadai, bahkan ada yang berada di kawasan teluk dan jauh dari daratan utama. Itu yang membuat jaringan PLN sulit masuk,” jelasnya.
Wilayah yang masih mendominasi, desa tanpa listrik PLN berada di Kabupaten Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, dan Paser.
Meski belum tersambung jaringan PLN, Bambang memastikan, masyarakat di desa-desa tersebut tetap mendapatkan akses listrik. Melalui berbagai program pra-PLN, yang dijalankan pemerintah maupun sektor swasta.
Program tersebut antara lain berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal, PLTS mandiri, genset, hingga bantuan Alat Pembangkit Daya Listrik Mandiri (APDAL) untuk rumah tangga.
“Jadi bukan berarti masyarakat gelap total. Mereka sudah dibantu melalui program pra-PLN, seperti PLTS komunal, PLTS mandiri, genset. Maupun bantuan dari perusahaan, melalui program CSR,” ujarnya.
Namun demikian, Bambang menegaskan program pra-PLN hanya bersifat sementara karena kapasitas listrik yang dihasilkan masih terbatas dibandingkan jaringan PLN.
Karena itu, Pemprov Kaltim tetap mendorong agar seluruh desa yang tersisa dapat segera terhubung dengan jaringan listrik permanen melalui program elektrifikasi nasional.
