Insitekaltim, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersiap menggelar rapat penting untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu agenda utamanya adalah pembentukan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang masih minim akses pelayanan.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, mengungkapkan hal tersebut saat menerima kunjungan Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim, Siti Farisyah Yana, bersama Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Balikpapan, Selasa, 14 Oktober 2025.
“Saat ini sudah ada 51 Tim Pelayanan Gizi aktif di delapan kabupaten dan kota. Namun untuk wilayah 3T seperti Mahakam Ulu, timnya masih harus segera dibentuk,” ujar Sri Wahyuni.
Ia menambahkan, tantangan terbesar di wilayah terpencil adalah biaya transportasi dan distribusi bahan pangan yang jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Karena itu, Pemprov akan membahas mekanisme subsidi biaya angkut agar makanan bergizi tetap bisa dijangkau seluruh lapisan masyarakat.
Sementara itu, Kepala KPPG Balikpapan, Paska Pakpahan, melaporkan perkembangan positif pelaksanaan program. Dari 44 unit yang ada sebelumnya, kini Kaltim telah memiliki 51 unit SPPG yang beroperasi aktif tanpa keluhan.
“Semua tim juga sudah menerapkan standar keamanan pangan internasional, yakni HACCP, untuk memastikan setiap makanan aman dikonsumsi,” ungkapnya.
Langkah ini menjadi komitmen Pemprov Kaltim dalam memperkuat pelayanan gizi dan pemerataan akses pangan sehat bagi seluruh warga, termasuk di pelosok daerah.
