Insitekaltim, Samarinda – Kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, memang berdampak langsung terhadap kapasitas fiskal daerah.
Namun kata Wali Kota Samarinda Andi Harun, pemerintah daerah tidak seharusnya hanya berfokus pada dampak kebijakan tersebut. Melainkan juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola keuangan daerah.
“Pemotongan TKD pasti berdampak, karena angkanya menurun. Kita juga harus melakukan introspeksi dan evaluasi ke dalam, jangan hanya menyalahkan pemerintah pusat,” ujarnya usai menjadi narasumber dalam diskusi publik “Membaca Ulang Potret Fiskal Kaltim 2027” di Samarinda, Sabtu malam, 1 Agustus 2026.
Andi Harun menjelaskan, tekanan terhadap keuangan negara saat ini tidak lepas dari berbagai faktor eksternal yang memengaruhi kondisi ekonomi nasional.
Salah satunya, meningkatnya ketegangan geopolitik internasional yang berdampak pada lonjakan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Ia mencontohkan, dalam APBN 2026 pemerintah menetapkan asumsi harga minyak sekitar 70 dolar Amerika Serikat per barel.
Namun, kondisi geopolitik di Timur Tengah membuat harga minyak dunia melonjak hingga kisaran 100–120 dolar per barel sehingga memengaruhi keseimbangan fiskal nasional.
Selain itu, depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga menjadi faktor yang memperbesar tekanan terhadap APBN.
“Perubahan harga minyak, nilai tukar, hingga kondisi pasar global merupakan faktor eksternal yang tidak bisa kita kendalikan, tetapi dampaknya dirasakan sampai ke daerah,” katanya.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemkot Samarinda mengubah paradigma penyusunan APBD. Jika sebelumnya kebijakan anggaran lebih bersifat ekspansif karena didukung ruang fiskal yang besar, kini pemerintah mengedepankan prinsip disiplin fiskal.
Menurut Andi, disiplin fiskal bukan berarti menghentikan belanja pemerintah, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif sesuai kebutuhan prioritas.
“Inti dari disiplin fiskal bukan berhenti belanja, tetapi belajar berhenti boros. Kita fokus pada belanja yang benar-benar prioritas,” tegasnya.
Ia menambahkan, arah kebijakan belanja daerah akan diselaraskan dengan prioritas nasional, yakni memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar. Program-program lain tetap dapat dijalankan sepanjang kondisi fiskal daerah masih memberikan ruang yang memadai.
