Insitekaltim, Samarinda – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda, Ananta Fathurrozi, mengatakan,
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai menuntaskan pembayaran utang kepada kontraktor yang nilainya mencapai sekitar Rp400 miliar.
Pembayaran dilakukan secara bertahap, dengan memprioritaskan tagihan bernilai kecil. Agar lebih banyak pihak yang menerima pelunasan.
Hingga pertengahan tahun ini, realisasi pembayaran telah mencapai lebih dari Rp119 miliar atau sekitar 25 persen dari total kewajiban.
“Kami sudah mulai membayar. Tahap awal kami prioritaskan yang nilainya kecil-kecil dulu, mulai dari nol sampai Rp50 juta, kemudian Rp50 juta sampai Rp100 juta. Itu jumlahnya paling banyak,” ujarnya di DPRD Samarinda, Senin, 29 Juni 2026.
Menurut Ananta, strategi tersebut dipilih karena sebagian besar tagihan bernilai kecil. Berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), juga berkaitan dengan hak-hak pegawai.
Setelah pembayaran tagihan kecil dilakukan, pelunasan utang berikutnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kondisi kas yang tersedia.
Ia menjelaskan, pemerintah tetap harus mengutamakan belanja pegawai serta operasional pelayanan publik. Sebelum mengalokasikan dana untuk pembayaran utang.
“Kita menyesuaikan dengan kemampuan kas daerah. Karena belanja pegawai dan operasional pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas, tetapi pembayaran utang juga terus berjalan,” katanya.
Hingga saat ini, lanjut Ananta, total pembayaran yang telah direalisasikan mencapai lebih dari Rp119 miliar dari total kewajiban sekitar Rp400 miliar.
Pemerintah Kota Samarinda menargetkan, seluruh utang tersebut dapat diselesaikan hingga akhir tahun 2026.
Namun, target tersebut tetap bergantung pada kondisi fiskal daerah dan besaran transfer dana dari pemerintah pusat.
“Targetnya sampai akhir Desember selesai, tentu dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Kita juga harus mengantisipasi jika ada pengurangan transfer dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Ananta menambahkan, Wali Kota Samarinda berkomitmen agar seluruh kewajiban kepada kontraktor dapat segera dituntaskan. Sehingga tidak membebani anggaran pada tahun-tahun berikutnya.
Ia juga menjelaskan, total utang sekitar Rp400 miliar tersebut sudah mencakup sisa kewajiban dari tahun-tahun sebelumnya.
Sebagian di antaranya, sekitar Rp25 miliar, telah lebih dulu dianggarkan untuk penyelesaian utang jangka panjang.
