Insitekaltim, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) resmi mencanangkan program kunjungan dokter spesialis ke desa-desa.
Program ini digagas sebagai upaya nyata pemerintah dalam menangani berbagai persoalan kesehatan yang selama ini membelenggu masyarakat pedesaan, terutama anak-anak.
Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah mengungkapkan program tersebut berangkat dari keprihatinan atas temuan sejumlah kasus stunting, gizi buruk, dan permasalahan tumbuh kembang anak yang terdeteksi dalam pemeriksaan serentak pada Juli 2024 lalu. Pemeriksaan yang disebut sebagai PemTak (Pemeriksaan Serentak) itu menjadi pemicu munculnya kebijakan lanjutan di bidang kesehatan.
“Dari hasil PemTak itu, ditemukan banyak anak yang mengalami masalah seperti stunting, gizi buruk, kurang gizi, berat badan tidak naik, dan sebagainya. Itu yang menjadi perhatian kami,” ujar Edi Damansyah saat meresmikan Gedung Polindes di Desa Loa Lepu, Senin 14 April 2025.
Sebagai tindak lanjut awal, Pemerintah Kukar telah menjalankan program pemberian makanan tambahan kepada anak-anak pada periode September–Oktober 2024. Namun, Edi menekankan bahwa langkah itu belum cukup untuk menyelesaikan akar persoalan. Maka, muncullah ide untuk menghadirkan tenaga medis spesialis langsung ke desa-desa.
“Kalau stunting, misalnya, harus ditangani dokter spesialis anak. Kalau kehamilan tinggi, yang menangani juga harus dokter spesialis kandungan. Karena itu, kami menggagas program kunjungan dokter spesialis ke desa,” jelas Edi.
Program ini juga merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak dasar warga negara di bidang kesehatan, yang menurut Edi berkaitan erat dengan aspek kemanusiaan (humanisme). Namun demikian, ia tidak menutup mata bahwa pelayanan kesehatan di Kukar belum sepenuhnya memuaskan semua pihak.
Edi mencontohkan, meskipun RSUD Aji Muhammad Parikesit berhasil meraih penghargaan pelayanan terbaik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, keluhan masyarakat masih tetap muncul.
“Masih ada saja pembicaraan di sana-sini yang bilang pelayanannya buruk. Ini tantangan bagi kita semua,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa di era keterbukaan saat ini, pelayanan publik—termasuk kesehatan—berpotensi besar menjadi sasaran laporan ke Ombudsman atau bahkan ke ranah hukum jika menyimpang dari aturan.
Sebagai solusi atas permasalahan itu, Edi mendorong seluruh jajaran pelayanan kesehatan di Kukar untuk mengimplementasikan standar operasional prosedur (SOP) secara konsisten. SOP merupakan acuan internal, sementara standar pelayanan merupakan panduan eksternal untuk menjawab harapan masyarakat.
“Kita harus pastikan bahwa semua layanan, termasuk polindes, berjalan dengan SOP dan standar pelayanan yang jelas,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Edi juga mengapresiasi langkah Kepala Desa Loa Lepu yang telah mendirikan gedung polindes yang representatif. Namun, ia mengingatkan bahwa bangunan fisik harus diimbangi dengan mutu layanan yang memadai.
“Gedungnya sudah bagus. Sekarang tugas Dinas Kesehatan untuk memastikan layanan di dalamnya juga standar. Saya minta Plt Kadinkes menindaklanjuti ini,” pintanya.
Edi berharap Polindes Loa Lepu bisa menjadi role model pelayanan kesehatan desa yang profesional dan terstandar, sesuai ketetapan dari Kementerian Kesehatan.
“Saya selalu menekankan pentingnya standar dalam pelayanan kesehatan. Ini bukan hanya program, tapi kewajiban. Kesehatan adalah urusan wajib pemerintah,” pungkasnya.
Dengan program inovatif ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menegaskan komitmennya dalam menghadirkan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas hingga ke pelosok desa. Kunjungan dokter spesialis diharapkan menjadi awal baru menuju Kukar yang lebih sehat dan sejahtera. (Adv)