Close Menu
insitekaltim.com

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    Andi Harun Tegaskan Samarinda Mampu Bayar Tapi Secara Hukum Tidak Benar

    April 14, 2026

    DPRD Samarinda dan Bontang Bahas Strategi Tingkatkan Pendapatan di Tengah Tekanan Fiskal

    April 14, 2026

    Kasus Pelecehan Tak Kunjung Reda, Disdikbud Kaltim Singgung Kegagalan Pengawasan Sekolah

    April 14, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    • Redaksi
    • Kode Etik
    • Pedoman
    • Kode Perilaku Perusahaan
    Facebook X (Twitter) Instagram
    insitekaltim.cominsitekaltim.com
    • Pendidikan
    • Ekonomi
    • Politik
    • Hukum
    • Tokoh
    • ADVETORIAL
      • Diskominfo Kaltim
      • Diskominfo Kutim
      • DPRD Bontang
      • DPRD Kaltim
      • DPRD Kutim
      • DPRD Samarinda
      • Kemenkum Kaltim
    insitekaltim.com
    Home»Daerah»Pemangkasan Masa Sekolah, Diantara Solusi dan Polemik Baru
    Daerah

    Pemangkasan Masa Sekolah, Diantara Solusi dan Polemik Baru

    MartinusBy MartinusDesember 6, 201901 Min Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    Reporter : Hilda – Editor : Redaksi

    Insitekaltim, Samarinda – Selain mewacanakan penghapusan ujian nasional, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim juga ingin memangkas masa sekolah. Di mana Sekolah Dasar yang awalnya berlangsung selama 6 tahun akan dipangkas menjadi 4 tahun, sedangkan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas dijadikan masing-masing 2 tahun.

    Abdul Rozak Fahrudin, Dekan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP PGRI Kaltim, angkat bicara mengenai hal ini, saat ditemui di ruangannya, Jumat (6/12/2019).

    Menurutnya, pemangkasan waktu sekolah merupakan bentuk usulan dari tiap-tiap daerah. Yang perlu dipikirkan kedepannya adalah, pemangkasan akan berdampak pada waktu mengajar guru. Sedangkan saat ini setiap guru harus memiliki minimal 24 jam mengajar dalam seminggu untuk mendapat sertifikasi.

    “Kalau mata pelajarannya banyak yang hilang, yang jadi pertanyaan adalah, dia (guru) mau dikemanakan? Kalau guru disuruh mengajar yang tidak sesuai dengan kompetensinya, akan menjadi masalah bagi murid,” ungkapnya.

    Bagi Rozak, relevan atau tidaknya suatu kebijakan akan kembali pada penerapannya. Meski begitu, ia mengkhawatirkan, begitu aturan disahkan justru memunculkan polemik baru.

    “Kecuali kita punya regulasi yang jelas nanti. Jangan sampai ketika kita memutuskan sesuatu malah membuat persoalan yang baru. Aturan yang dibuat harusnya bisa mengakomodir dan mengubah menjadi lebih baik dan dicarikan solusi,” tutupnya.

    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram
    Martinus

    Related Posts

    BEM Polnes Bongkar Persoalan Pendidikan Kaltim, Desak Sinkronisasi Kebijakan

    April 14, 2026

    Gratispol Diklaim Berdampak Nyata, Gubernur Kaltim Dorong Mahasiswa Jadi Pencipta Kerja

    April 14, 2026

    Disdikbud Kaltim Targetkan 2027 Tak Ada Sekolah Rusak, Kekurangan Guru Produktif Jadi Sorotan

    April 14, 2026

    Sekolah Gratis Belum Menjawab Masalah, Disdikbud Kaltim Soroti Anak Putus Sekolah dan Rendahnya Kualitas Pendidikan

    April 14, 2026

    Pelatihan Jurnalistik Polnes Tak Sekadar Dasar, Fokus Cetak Jurnalis Siap Terjun

    April 12, 2026

    Polnes Berjaya di Kancah Nasional, Dua Tim Sabet Penghargaan Bergengsi

    April 12, 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    @insitekaltim_
    Don't Miss

    Andi Harun Tegaskan Samarinda Mampu Bayar Tapi Secara Hukum Tidak Benar

    Andika SaputraApril 14, 2026

    Insitekaltim, Samarinda – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam…

    DPRD Samarinda dan Bontang Bahas Strategi Tingkatkan Pendapatan di Tengah Tekanan Fiskal

    April 14, 2026

    Kasus Pelecehan Tak Kunjung Reda, Disdikbud Kaltim Singgung Kegagalan Pengawasan Sekolah

    April 14, 2026

    DBH Sawit Samarinda Menurun, Bapenda Soroti Ketergantungan pada Kebijakan Pusat

    April 14, 2026

    BEM Polnes Bongkar Persoalan Pendidikan Kaltim, Desak Sinkronisasi Kebijakan

    April 14, 2026
    1 2 3 … 3,056 Next
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Kode Etik
    • Pedoman
    • Kode Perilaku Perusahaan
    © 2026 InsiteKaltim.com

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.