Reporter: Nuril – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Sangatta – Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), menjalani tes urine yang digelar Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kutim bersama Satresnarkoba Polres Kutim, di kantor BPKAD Kutim, Kawasan Bukit Pelangi, Kamis (2/12/2021).
Kepala BPKAD Kutim Teddy Febrian mengatakan, seluruh pegawai BPKD berjumlah 133 orang yang terdiri dari 51 orang aparatur sipil negara (ASN) dan 82 orang Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D).
“Alhamdulilah pegawai yang hari ini masuk kerja kurang lebih 90 persen, di mana 10 persen sisanya sedang izin sakit dan perjalanan dinas, kalau bisa nanti yang 10 persen kita susulkan melalui koordinasi BNK Kutim, agar benar-benar klir,” ungkap Kepala BPKAD Kutim, Teddy Febrian saat ditemui Insitekaltim.com di sela-sela acara.
Lanjut dia, BPKAD merupakan leading sektor dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga memerlukan orang-orang yang bersih dari narkoba. Oleh karena itu, ia ingin memastikan kondisi seluruh pegawai di lingkungan BPKAD bersih dari narkoba.
“Kita harapkan pegawai bebas narkoba, makanya seluruh pegawai baik ASN maupun TK2D wajib tes urine agar terdeteksi secara pasti,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Harian BNK Kutim, Sarwono Hidayat menyampaikan, BPKAD menjadi OPD pertama yang melakukan tes urine, nantinya akan disusul OPD lainnya.
“Dalam hal ini BPKAD menjadi yang pertama melakukan tes urine karena kooperatif, saya harap OPD lain juga bisa kooperatif,” ujarnya.
Tujuan dari kegiatan ini ialah untuk melakukan penanggulangan penyebaran narkotika secara dini. Kemudian akan ada tindak lanjut setelah hasil tes urine keluar.
“Jika hasilnya negatif berarti pegawai tersebut bebas, namun jika positif maka akan kami serahkan ke Satresnarkoba Polres Kutim,” bebernya.
Kepala Satresnarkoba Polres Kutim, AKP Darwis Yusuf menambahkan, pegawai yang positif merupakan pengguna atau korban narkoba, nantinya akan ditindaklanjuti sesuai teknik penyelidikan dari Satresnarkoba.
“Akan ditindaklanjuti kapan menggunakannya, dan merupakan bagian penyelidikan kami,” tandasnya.
Adapun dipilihnya sasaran tes urine pada pegawai lingkungan pemerintah lantaran berdasarkan hasil penangkapan korban pengguna narkoba, ada beberapa yang berasal dari tenaga honorer pemerintah.
“Tidak banyak kalau dibandingkan dengan keseluruhan penangkapan, sekitar 50 persen,” pungkasnya.
