Insitekaltim, Samarinda – Alokasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Samarinda untuk tahun anggaran 2027 diproyeksikan melonjak hingga menyentuh angka Rp36 miliar.
Pagu indikatif ini mengalami kenaikan fiskal sebesar Rp5 miliar jika disandingkan dengan anggaran berjalan tahun 2026 yang berada di pos Rp31 miliar.
Pembengkakan struktur anggaran di tubuh instansi perencana tersebut dipicu oleh pemenuhan belanja pegawai serta penambahan beban regulasi makro yang harus diselesaikan pada tahun depan.
Sekretaris Bapperida Kota Samarinda Susy Sukmawati membenarkan adanya fluktuasi kenaikan dana segar tersebut. Ia membeberkan bahwa pos anggaran tambahan itu terserap untuk komponen belanja pegawai serta dua agenda regulasi krusial yang menjadi mandat institusinya.
“Kenaikan anggaran tersebut berkisar 4 miliar rupiah sekian, yang dialokasikan untuk penambahan belanja pegawai atau gaji. Selain itu, pada tahun depan kami juga diwajibkan menyusun perubahan rencana strategis (Renstra) serta revisi RPJMD,” kata Susy saat dikonfirmasi usai menghadiri rapat dengar pendapat di Gedung DPRD Samarinda, Jumat, 10 Juli 2026.
Lonjakan tersebut bukan bentuk pemborosan tanpa urgensi, melainkan bobot tanggung jawab penataan regulasi jangka menengah daerah pada tahun depan jauh lebih berat, meski secara nomenklatur program terlihat serupa dengan tahun berjalan.
“Beban kerja kami tahun depan tidak sama dengan tahun ini. Meski jenis pekerjaannya serupa, tanggung jawabnya jauh lebih besar karena adanya penambahan target regulasi tersebut. Kami memastikan bahwa pagu anggaran yang diajukan ini benar-benar didasarkan pada kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar asal tulis,” tegasnya.
Pihak eksekutif mengklaim telah mengunci pengeluaran tersebut pada indikator capaian kinerja yang terukur. Bapperinda bahkan membuka opsi rasionalisasi di tengah jalan dan berkomitmen memulangkan sisa pagu ke kas daerah jika target program berhasil diefisiensikan.
“Setiap rupiah yang dianggarkan dapat kami pertanggungjawabkan karena memiliki tolok ukur dan indikator keberhasilan yang jelas. Sepanjang tahun anggaran berjalan, kami juga akan melakukan efisiensi dan rasionalisasi. Jika nantinya terdapat kelebihan anggaran, dana tersebut akan langsung kami kembalikan ke kas daerah agar bisa dimanfaatkan oleh OPD lain yang kekurangan,” urai Susy.
Di sisi lain, pembengkakan ruang fiskal di tubuh Bapperida ini juga dialokasikan untuk memperkuat fungsi konsep dan inovasi daerah. Langkah taktis ini diambil guna memutus rantai kerja monoton dan rutinitas tanpa landasan ilmiah yang masih menjangkiti organisasi perangkat daerah (OPD) teknis di lingkungan Pemkot Samarinda.
“Saat ini, sebagian besar OPD cenderung terjebak dalam pola kerja rutin dan normatif tanpa adanya terobosan inovasi. Padahal, di tengah kondisi ruang fiskal daerah yang ketat, kita dituntut untuk melahirkan inovasi, termasuk dalam mencari alternatif pembiayaan pembangunan,” ungkapnya.
Untuk mengejar ketertinggalan prasyarat ilmiah tersebut, Bapperida mendongkrak anggaran kemitraan guna mem-backup legalitas kebijakan taktis Wali Kota Samarinda dengan menggandeng tim tenaga ahli dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) hingga Universitas Mulawarman (Unmul).
Riset terukur dinilai menjadi instrumen vital agar eksekusi proyek fisik di lapangan tidak berujung pada kegagalan sistem pengadaan barang (mangkrak).
“Kami ingin memastikan setiap kebijakan kepala daerah didasarkan pada kajian ilmiah yang matang. Jangan sampai sarana prasarana fisik sudah diadakan, tetapi sistem operasionalnya belum siap, sehingga berujung mangkrak. Oleh karena itu, sistemnya harus dibangun terlebih dahulu melalui kajian komprehensif dengan metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan,” papar Susy.
Bapperida mengonfirmasi saat ini sedang menjalankan kajian komprehensif terkait pengelolaan persampahan kota, yang akan segera disusul dengan kajian sistem transportasi massal serta skema kebijakan parkir berlangganan bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda.
Rencana kenaikan anggaran ini langsung mendapat pengawalan ketat dari legislatif. Komisi III DPRD Kota Samarinda mendesak pihak eksekutif segera melakukan sinkronisasi data keuangan secara komprehensif dalam satu sistem terpadu agar lompatan anggaran sebesar Rp5 miliar tersebut dapat dipetakan secara akuntabel.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan pihak parlemen tidak akan memberikan cek kosong dan menuntut rincian penggunaan plot anggaran tersebut dibuka secara terang benderang.
“Terkait rencana kenaikan pagu anggaran Bapperida dari 31 miliar rupiah menjadi 36 miliar rupiah pada tahun 2027, kami meminta adanya penyandingan data yang transparan. Kami perlu melihat secara mendetail di bidang apa saja penambahan anggaran tersebut dialokasikan dan bagaimana bentuk realisasinya,” desak Deni.
