Insitekaltim,Kukar – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Dafip Haryanto bersama beberapa pegawai Diskominfo Kukar ambil bagian dalam pelatihan yang membuka pintu bagi strategi terkait Sistem Pengelolaan Basis Data Elektronik (SPBE). Pelatihan ini digelar di Yogyakarta pada 23 hingga 24 Oktober 2023.
Pelatihan selama dua hari tersebut dianggap sebagai tonggak strategis dalam meningkatkan kapasitas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengelola informasi yang menjadi elemen kunci dalam pembangunan daerah.
Dafip Haryanto dan timnya memperoleh pengetahuan dan keterampilan penting dalam merancang, mengimplementasikan, dan memantau SPBE, yang memegang peran sentral dalam transparansi dan aksesibilitas data bagi masyarakat.
Menurut Dafip Haryanto, pelatihan ini memiliki peran penting dalam menjaga kualitas layanan informasi di Kutai Kartanegara.
“SPBE sangat penting dalam mengelola data pemerintah dan kami berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi bagi masyarakat,” tutur Dafip, Senin (23/10/2023).
Diharapkan pelatihan ini tidak hanya menjadi catatan, melainkan juga panduan berharga untuk menerapkan SPBE secara lebih efektif di Kutai Kartanegara, membentuk masa depan yang lebih cerah dalam pengelolaan data dan informasi di daerah tersebut.
Pelatihan tersebut mencakup diskusi mendalam mengenai berbagai aspek SPBE, termasuk peta rencana SPBE, laporan SPBE, infrastruktur SPBE, keamanan SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Selain itu, pelatihan juga menyoroti peran penting SPBE dalam pengambilan kebijakan, menjadikannya dasar yang krusial dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan tindakan yang lebih cerdas.
Materi sistematika SPBE menjadi fokus utama, dengan pemahaman mendalam tentang bagaimana data dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan, serta strategi penyusunan peta rencana SPBE yang berpusat pada arsitektur SPBE nasional.
“Semua langkah ini diambil dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien, demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkap Dafip Haryanto. (Adv)
