Insitekaltim, Samarinda – Penyaluran cadangan pangan pemerintah ke wilayah pedalaman Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) khususnya Long Apari dan Long Pahangai masih menghadapi tantangan distribusi.
Kondisi medan yang sulit dan debit sungai yang menurun membuat pengiriman beras harus melalui beberapa moda transportasi sebelum tiba di masyarakat.
Kepala Kanwil Bulog Kalimantan Timur-Utara (Kaltimtara) Musazdin Said mengatakan, sekitar dua pekan lalu pihaknya kembali mendukung distribusi cadangan pangan pemerintah daerah ke wilayah tersebut. Total beras yang dikeluarkan mencapai sekitar 54 ton.
“Kurang lebih dua minggu yang lalu, kami melayani untuk stoknya. Memang itu merupakan cadangan pangan pemerintah daerah yang dititipkan ke Bulog. Ini yang dikeluarkan kurang lebih sekitar 54 ton,” kata Musazdin di Samarinda, Rabu, 23 September 2026.
Menurutnya, proses pengiriman bantuan membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga hari. Distribusi tidak bisa dilakukan dengan satu moda transportasi karena kondisi akses menuju Long Apari dan Long Pahangai cukup sulit.
Pengiriman harus dilakukan secara bertahap, mulai dari armada darat, kemudian dilanjutkan melalui jalur sungai, sebelum kembali dipindahkan ke kendaraan berukuran lebih kecil untuk menjangkau wilayah tujuan.
“Memang menggunakan banyak moda. Ada armada darat, kemudian melalui sungai, kemudian dipindahkan lagi ke mobil-mobil dobel kabin yang jumlahnya lebih sedikit,” ujarnya.
Kondisi sungai yang sedang mengalami penyusutan debit turut menjadi kendala. Kapasitas angkutan sungai menjadi terbatas sehingga beras harus dibawa dalam jumlah yang lebih sedikit pada setiap perjalanan.
Musazdin menjelaskan, akses darat menuju kedua wilayah tersebut juga belum sepenuhnya tersambung. Karena itu, proses distribusi masih mengandalkan kombinasi jalur darat dan sungai dengan beberapa kali pemindahan barang.
Sebenarnya.kata dia, beras dalam jumlah lebih besar dapat dikirim sekaligus. Namun, banyaknya moda transportasi yang dibutuhkan membuat biaya distribusi menjadi tinggi.
“Memang dibatasi oleh pemerintah daerah karena ada keterbatasan anggaran juga,” jelasnya.
Karena keterbatasan tersebut, distribusi 54 ton beras tidak seluruhnya diarahkan sekaligus ke Long Apari maupun Long Pahangai. Pemerintah daerah bersama pihak terkait menentukan prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Penyaluran diprioritaskan kepada masyarakat yang dinilai paling membutuhkan, terutama warga yang mata pencahariannya masih berada dalam kondisi ekonomi rentan.
“Itu berdasarkan laporan daripada kelurahan atau desa yang ada di sana bahwa yang sangat membutuhkan dulu yang menjadi prioritas,” katanya.
Menurut Musazdin, pembangunan gudang distribusi di wilayah-wilayah tersebut menjadi salah satu solusi untuk mempercepat penyaluran bantuan sekaligus menekan biaya angkutan.
Gudang tersebut tidak semata-mata ditujukan sebagai gudang produksi, sebab wilayah seperti Long Apari dan Long Pahangai bukan merupakan sentra produksi padi yang menjadi sumber penyerapan Bulog.
Fungsinya lebih diarahkan sebagai titik distribusi untuk mendekatkan stok pangan dengan masyarakat.
Pembangunan gudang tersebut menggunakan anggaran pemerintah. Rencana itu merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk membangun titik-titik gudang pangan di berbagai wilayah Indonesia.
“Memang ini instruksi dari Bapak Presiden untuk ada nanti rencana 100 titik di seluruh Indonesia,” katanya.
Keberadaan gudang distribusi di wilayah pedalaman diharapkan dapat mengurai persoalan biaya sekaligus mempercepat distribusi bantuan pangan. Beras tidak lagi harus menempuh perjalanan panjang dari gudang utama dengan banyak tahapan pemindahan.
“Penambahan jumlah itu jadi solusi percepatan. Itu mengurai cost, kemudian kecepatan distribusi yang memang harus segera kita lakukan intervensi,” jelas Musazdin.
Sementara itu, untuk bantuan pangan berikutnya ke wilayah Mahulu Musazdin mengatakan proses pengiriman saat ini masih berlangsung. Bantuan tersebut belum seluruhnya diterima masyarakat karena sebagian beras masih dalam perjalanan menuju wilayah tujuan.
“Memang nanti untuk yang langsung diterima masyarakat ini masih perlu waktu lagi karena masih semuanya baru 30 persen yang diterima, 70 persennya lagi masih on the way,” pungkasnya.
