Insitekaltim, Samarinda – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Samarinda hingga kini belum sepenuhnya menjangkau seluruh sekolah.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti mengatakan, pemerataan MBG memang menjadi harapan bersama. Namun, pelaksanaan program tidak bisa hanya berorientasi pada jumlah penerima manfaat tanpa mempertimbangkan kesiapan pengelola di lapangan.
Keberhasilan program sangat ditentukan oleh kesiapan fasilitas, sumber daya manusia, hingga sistem pengelolaan yang dimiliki masing-masing SPPG.
“Saya kira MBG ini sangat terkait dengan data dan kesiapan daerah. Jangan sampai satu pengelola harus menangani ribuan sasaran, tetapi SDM maupun fasilitas pendukungnya belum siap,” ujar Puji, Jumat 5 Juni 2026 saat ditemui di RSUD IA Moeis.
Berbagai aspek harus dipastikan terlebih dahulu sebelum distribusi diperluas, mulai dari kesiapan bangunan dapur, tenaga pengelola, sistem distribusi, hingga kelengkapan perizinan dan aspek lingkungan.
“Pengelola MBG harus benar-benar siap. Bangunannya seperti apa, SDM-nya seperti apa, amdalnya bagaimana, surat izinnya bagaimana. Saya kira kendalanya banyak berada di situ,” katanya.
Puji mengakui masih banyak sekolah yang mempertanyakan mengapa mereka belum mendapatkan program MBG. Namun menurutnya, kondisi tersebut harus dipahami sebagai bagian dari proses bertahap yang sedang dilakukan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah.
“Memang banyak yang bertanya kenapa sekolahnya belum mendapatkan MBG. Tetapi kita juga harus melihat kesiapan pelaksananya. Karena program ini menggunakan anggaran pusat dan pelaksanaannya harus benar-benar siap,” tegasnya.
Pelaksanaan MBG di Samarinda menunjukkan distribusi masih dilakukan secara bertahap mengikuti kapasitas dapur SPPG yang tersedia. Beberapa sekolah di Samarinda sebelumnya dilaporkan belum menerima layanan MBG karena keterbatasan kapasitas produksi dan kesiapan dapur pelayanan.
Komisi IV juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap pola kemitraan yang dijanjikan dalam program tersebut. Salah satunya terkait pelibatan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sebelumnya disebut akan menjadi bagian dari rantai pasok MBG.
“Kemarin sempat disampaikan pengelolaannya bisa bekerja sama dengan UMKM. Tetapi kenyataannya belum sepenuhnya berjalan. Nah, ini yang perlu diperbaiki dan dievaluasi,” ungkap Puji.
Ia berharap pemerintah terus melakukan pembenahan agar manfaat program dapat segera dirasakan seluruh siswa di Samarinda tanpa mengorbankan kualitas pelayanan maupun keamanan pangan.
“Harapan kita tentu semua anak bisa menerima manfaat MBG secepatnya. Tetapi yang paling penting adalah pelaksanaannya berjalan baik, aman, dan benar-benar memberikan manfaat bagi kesehatan dan gizi peserta didik,” tandasnya.
