Reporter: Dina – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Samarinda – Dari berbagai organisasi kemahasiswaan melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Kaltim. Dalam aksinya mereka menolak kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Ada 12 tuntutan yang dibawa salah satunya terkait Omnibus Law , dan kenaikan BPJS.
Koordinator lapangan aksi Rezky NRP, mengatakan bahwa aksi ini masih berkaitan dengan 100 hari kinerja Jokowi-Ma’ruf. Aksi ini adalah bentuk penolakan atas kontroversi kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat.
“Omnibus law Cipta Lapangan Kerja, adalah kebijakan yang sangat merugikan masyarakat Indonesia, karena tidak melibatkan para buruh maupun organisasi buruh,”ucapnya
Rezky menyampaikan jika aksi ini tidak mendapat respon baik dari gubernur, kami akan coba untuk rapatkan kembali bersama aliansi mahasiswa kaltim untuk bagaimana kelanjutannya.
