Insitekaltim, Samarinda – Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN (Lembaga Administrasi Negara) RI Agus Sudrajat mengatakan kebijakan publik di era modern tak lagi dapat disusun hanya berdasarkan asumsi atau pendekatan administratif semata.
“Kebijakan harus dibangun melalui proses analisis yang kuat, berbasis data, partisipatif, adaptif serta mampu menjawab persoalan nyata masyarakat,” tegasnya.
Hal itu ia sampaikan dalam video conference kegiatan Penyusunan Policy Paper “Efektivitas Layanan Hotline 112 di Indonesia” yang diselenggarakan Pusat Pembelajaran, Strategi Kebijakan Pelayanan Publik (Pusjar SKPP) LAN, Selasa, 26 Mei 2026.
Kegiatan yang menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas kebijakan publik dan transformasi pelayanan publik digital di Indonesia ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain perwakilan pemerintah daerah, analis kebijakan, akademisi serta unsur kementerian/lembaga terkait, termasuk Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa penyusunan policy paper menjadi sangat penting karena tantangan pembangunan saat ini semakin kompleks dan membutuhkan kebijakan yang implementatif serta responsif terhadap dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi.
Dirinya menjelaskan, tema “Efektivitas Layanan Hotline 112” dipilih karena layanan tersebut memiliki posisi strategis sebagai simbol kehadiran negara dalam memberikan perlindungan, rasa aman dan respons cepat kepada masyarakat dalam situasi darurat.
“Forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi dan menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis data dan evidence dalam pengembangan layanan darurat terpadu nasional,” yakinnya.
Namun diakuinya, implementasi layanan 112 di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti belum meratanya layanan di daerah, keterbatasan integrasi antarinstansi, kesiapan infrastruktur digital, kapasitas SDM operator, hingga rendahnya literasi masyarakat terhadap pemanfaatan layanan darurat terpadu.
“Melalui penyusunan policy paper ini, LAN RI berharap bahwa rekomendasi kebijakan yang konkret, inovatif dan implementatif untuk memperkuat sistem layanan Hotline 112 secara nasional,” ujarnya.
Ia juga berharap, hasil kajian dapat mendukung agenda reformasi birokrasi, digital government, smart city serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, terintegrasi dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.
Kegiatan yang dihadiri oleh lebih dari 500 orang peserta dari kementerian, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia ini sekaligus menegaskan komitmen LAN RI dalam mendorong peningkatan kualitas kebijakan publik nasional melalui penguatan kapasitas analis kebijakan, pengembangan tata kelola pemerintahan modern serta pembangunan pelayanan publik yang lebih adaptif dan berdampak bagi masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
