Reporter: Alawi-Editor: Redaksi
Insitekaltim, Bontang – Ketua Komisi II DPRD Kota Bontang H Rustam memimpin rapat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bontang dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bontang. RDP membahas status lahan instansi vertikal Kemenag Kota Bontang.
“Hari ini kami mengadakan RDP dengan Kemenag, Pertanahan, BPKAD, dan Disperkemtan. Agendanya, membahas lahan hibah dari Pemkot Bontang kepada Kemenag,” ungkap Rustam usai rapat di Ruang Komisi III DPRD Bontang, Senin (26/10/2020).
Rapat gabungan Komisi II dan Komisi III tersebut dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bontang dan perwakilan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bontang.
Politikus Partai Golkar tersebut menyatakan Kemenag meminta kepastian status lahan hibah untuk instansi vertikal. Menurutnya, keputusan lahan hibah sudah dapat dilakukan dengan regulasi yang ada.
“Rapat tadi kami lakukan rapat gabungan. Pengajuan hibah yang dilakukan Kemenag kepada Pemerintah Kota Bontang sudah dilakukan, insyaallah dalam waktu dekat sudah dapat direalisasikan,” kata Rustam.
Ditegaskan Kota Bontang sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Aset Daerah. Sebelumnya, ada imbauan dari Kejaksaan Negeri Bontang untuk tidak melakukan hibah sebelum ada payung hukum.
“Pemkot Bontang sudah memiliki Perda tentang Pengelolaan Aset Daerah, ini kabar baik bagi kami. Sebelumnya, ada anjuran dari Kejari Bontang untuk dihentikan sementara, sebelum ada Perda Pengelolaan Aset Daerah ini,” ungkap Rustam.
Menurut Rustam Kemenag Kota Bontang sudah melengkapi persyaratan sejak 20 September 2020. Kemenag mengajukan hibah dari Pemerintah Kota Bontang untuk lahan instansi vertikal. Nantinya lahan hibah tersebut akan digunakan untuk MAN Bontang, Kantor Kemenag Bontang, MTs Bontang dan Kantor KUA.
“Mereka kesulitan untuk mendapatkan bantuan karena status lahan belum pasti. Oleh karena itu nanti BPKAD dalam waktu dekat akan menyelesaikan masalah ini,” ujar Rustam.
Sementara itu, Kepala BPKAD Deddy Haryanto mengatakan lambatnya proses pemberian hibah untuk lahan instansi vertikal karena anjuran Kejaksaan Negeri Bontang. Setelah Bontang memiliki Perda tentang Pengolaan Aset Daerah ini, maka proses pengalihan tersebut dapat dilaksanakan.
Selain itu, pihaknya harus berkoordinasi dengan dinas terkait, seperti Disperkimta dan Badan Pertanahan.
“Kami targetkan setelah minggu kedua bulan Oktober semua proses sudah selesai, karena semua prosedur sudah dilaksanakan,” jelas Deddy.
Menurut Deddy, permohonan hibah lahan instansi vertikal yang diminta Kemenag ada di lima titik. Lahan hibah tersebut berupa tahan 6.616 m2 untuk MTsN di Bontang Kuala. Lahan seluas 6871 m2 untuk bangunan MAN Bontang. Dan Kantor Kemenag Bontang seluas 1.448 m2 yang terletak di daerah Bontang Barat. Lahan hibah juga untuk KUA Bontang Barat dan KUA Bontang selatan.
