Insitekaltim, Bontang – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang resmi menetapkan empat pasangan calon (paslon) yang akan berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 27 November 2024.
Keputusan ini diambil setelah rapat pleno tertutup KPU Bontang pada Minggu malam, (22/9/2024), dengan mengesahkan Surat Keputusan (SK) Nomor 205 Tahun 2024 terkait penetapan paslon yang berhak berkompetisi.
Keempat paslon tersebut adalah Neni Moerniaeni-Agus Haris, Basri Rase-Chusnul Dhihin, Sutomo Jabir-Nasrullah dan Najirah-Muhammad Aswar.
Mereka telah melalui berbagai tahap verifikasi administrasi hingga akhirnya ditetapkan sebagai calon yang sah untuk bertarung di Pilkada Bontang.
Ketua KPU Bontang Muzarobby Renfly, menjelaskan seluruh dokumen administrasi dari paslon telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap, meskipun terdapat beberapa perbaikan yang harus dilakukan sebelumnya.
“Seluruh dokumen administrasi dari keempat paslon telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap, sehingga kami tetapkan mereka sebagai paslon untuk Pilkada Bontang,” ungkap Muzarobby saat konferensi pers di Gedung KPU Bontang.
Dalam tahap verifikasi, KPU menemukan beberapa perbedaan nama dalam dokumen yang tidak sesuai dengan KTP, namun semua berhasil diselesaikan.
Setelah penetapan paslon, tahap berikutnya adalah pengundian nomor urut yang akan dilaksanakan pada Senin 23 September 2024, di Kantor KPU Bontang. KPU mengimbau agar acara tersebut dihadiri secara terbatas untuk menghindari kerumunan.
“Masing-masing paslon maksimal 15 orang yang boleh masuk. Ini untuk menjaga ketertiban dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Muzarobby.
Dalam teknis pengundian, setiap paslon akan diundi sesuai urutan kedatangan. Jika ada paslon yang tiba bersamaan, maka urutan akan ditentukan berdasarkan waktu pendaftaran ke KPU.
“Ini untuk menjaga fair play. Tidak ada prioritas siapa yang tiba lebih dulu. Semua punya kesempatan yang sama,” tambahnya.
Setelah pengundian nomor urut, keempat paslon akan menandatangani Deklarasi Kampanye Damai bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Deklarasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan kampanye akan berjalan aman dan kondusif.
“Kami ingin semua pihak berkomitmen untuk menjaga suasana damai selama masa kampanye. Ini penting agar pilkada berjalan dengan baik,” kata Muzarobby.
Ia menambahkan bahwa KPU akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi selama masa kampanye.
“Kampanye adalah ajang penyampaian visi dan misi, bukan tempat untuk menyebar kebencian. Kami berharap masyarakat juga ikut menjaga suasana kondusif,” harapnya.
