Reporter. : Romi Ali Darmawan-Editor : Redaksi.
Insitekaltim, Bontang- Rapat Kerja Bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Komisi I DPRD Bontang, minta agar Dinas tersebut lakukan inovasi agar data penduduk lebih update.
Dalam rapat yang digelar sekretariat DRPD Bontang, Senin (21/10/2019), Yuliantinur selaku kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyampaikan data terbaru kependudukan Bontang. Seperti data kelahiran, kematian, kedatangan, dan perpindahan penduduk. Serta total populasi Bontang dalam semester I 2019.
Rincian data tersebut yaitu penduduk Bontang yang lahir dalam rentang waktu tersebut berjumlah 2.189 orang, kematian 538, pindah domisili 5.627, dan datang 4.190 orang. Hingga Juni 2019, total populasi Bontang ialah 183.177 jiwa.
Setelah pemaparan, anggota Komisi I berharap agar data-data tersebut harus lebih update. Dalam hal ini Disdukcapil dituntut melakukan inovasi terkait akurasi dan pembaruan data kependudukan .
“Kami harap Disdukcapil membuat Inovasi supaya data penduduk tersebut lebih update,” ujar anggota Komisi I DPRD Bontang, Abdul Haris.
Hal tersebut direkomendasikan mengingat tahun 2020 mendatang Bontang akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Yuliantinur menyebutkan pihaknya sudah memiliki satu program unggulan yang disebut pelayanan TIO (three in One) Service. Program tersebut antara lain mendata anak-anak sejak lahir, dan memberikan akte kelahiran selama sepekan setelah lahir dan juga identitas anak sudah masuk dalam kartu keluarga (KK).
“Asal orang tuanya mau memberikan KK asli, tidak lama setelah anak lahir, identitas anak sudah bisa dimasukkan,” urai Yuliantinur.
Dalam menjalankan program itu, Disdukcapil menggandeng beberapa mitra kerja. Diantaranya RS Taman Husada, RS Amalia, RS Pupuk Kaltim, dan sejumlah klinik bersalin di Bontang, namun, pihaknya juga mendapat kendala dari pihak RS swasta dari perusahaan enggan memberikan KK asli kepada Disdukcapil.
“Kendalanya ada RS tidak mau berikan KK asli kepada kami untuk kami gantikan yang baru. Ini agak susah,” lanjutnya.
Dalam hal tersebut pihak Komisi I DPRD berjanji akan kembali berkoordinasi untuk mencari solusi untuk persoalan tersebut.