Insitekaltim,Samarinda – Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Selasa (27/2/2024) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim.
Dua hal penting yang menjadi sorotan Akmal Malik adalah terkait anggaran dan absensi pegawai. Akmal memberi catatan agar seluruh pejabat eselon 3 memahami perencanaan, realisasi dan nilai anggaran yang ada di bidang masing-masing.
“Para kepala bidang (kabid) harus hafal anggaran. Berapa perencanaan dan realisasi dari triwulan I hingga triwulan IV. Para kabid harus membantu memudahkan kerja kepala dinas,” kritik Akmal.
Kritik itu ia tuturkan karena melihat para pejabat eselon 3 yang tidak hafal jumlah anggaran yang mereka miliki, juga dengan rencana penggunaan dan realisasi triwulan I dana seterusnya.
“Kalau deviasinya 10 persen, masih wajar. Tapi kalau hanya bisa dikerjakan 50 persen. Itu patut dipertanyakan,” sindir Akmal lagi.
Akmal kemudian menyarankan agar setiap bidang bisa menyusun perencanaan tidak terlampau besar, tapi realisasi besar. Bukan triwulan awal sudah membuat perencanaan besar, tapi realisasi rendah.
“Perencanaan kan bapak buat sendiri. Maka membuat perencanaan harus sesuaikan dengan kesiapan keuangan. Jangan sampai nanti malah habis waktu hanya untuk urusan administrasi. Kapan kerjanya?” tandas Akmal.
“Sengaja saya kaget-kaget begini. Kalau dikasih tahu dulu, bukan sidak namanya. Saya tidak urus teknis, saya hanya menuntut komitmen. Maka saya kejar semua,” sambungnya.
Kepada jajaran DLH, Akmal mengingatkan agar semua benar-benar mencermati penggunaan anggaran ini dengan baik agar semua berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Saya belum lagi tanyakan outputnya apa. Ini baru saya tanyakan penggunaan bahan bakarnya saja,” kata Akmal lagi.
Sedangkan soal kehadiran pegawai, Akmal juga memberi catatan penting. Menurutnya, pemerintah memang harus menerapkan sistem merit. Dimana pemerintah memberikan reward (penghargaan/imbalan) untuk kinerja yang baik dan punishment (sanksi) bagi setiap pelanggaran disiplin.
Sebab sangat tidak fair jika pegawai yang disiplin turun ke kantor untuk bekerja dengan kinerja yang baik, mendapat reward yang sama dengan pegawai yang jarang hadir ke kantor.
“Saya berani mengambil kebijakan yang tidak populer. Kalau tidak hadir, kurangi tunjangan kinerjanya. Kalau 11 hari tidak hadir tanpa keterangan, PP mengatur pegawai bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Saya juga sudah perintahkan berhentikan tenaga honor yang bertahun-tahun tidak bekerja,” tegas Akmal.
Kritik keras juga disampaikan Akmal Malik saat melakukan sidak di BKD Kaltim Jalan M Yamin Samarinda. Selain sistem absensi digital yang tidak maksimal, Akmal juga terlihat sangat kecewa dengan tingkat kedisiplinan di lingkungan BKD.
“Kuncinya pembinaan kepegawaian itu di BKD. Bagaimana mendisplinkan orang, kalau kalian sendiri tidak bisa disiplin,” ketus Akmal.
Menurutnya, sistem merit dan sistem absensi online maupun manual di BKD masih perlu pembenahan serius.
Saat sidak di DLH Kaltim, Pj Gubernur Akmal Malik disambut Kepala DLH Kaltim Ence Ahmad Rafiddin Rizal dan sejumlah kepala bidang. Sedangkan saat di BKD, Akmal Malik hanya menerima penjelasan dari para staf fungsional.
