Insitekaltim, Samarinda – Menghadapi ancaman pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat pada 2026, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menegaskan daerah harus mulai bergerak menuju model ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
Bukan hanya dengan menarik investasi, tetapi juga dengan mengubah arah pembangunan menuju ekonomi hijau (green economy).
Menurut Gubernur Rudy, salah satu pintu masuk menuju transformasi tersebut adalah pengembangan komoditas terbarukan termasuk kelapa dalam yang dinilai memiliki potensi besar untuk menstabilkan ekonomi daerah tanpa harus terus bertumpu pada sektor ekstraktif.
“Kaltim tidak boleh selamanya bergantung pada sumber daya yang habis pakai. Kita harus siapkan fondasi ekonomi baru yang tidak hanya menguntungkan hari ini, tetapi juga masa depan generasi berikutnya,” tegasnya.
Selain itu, kelapa dalam hanyalah salah satu contoh komoditas yang bisa dikembangkan dalam rantai industri hijau.
Ia menilai, yang terpenting adalah bagaimana daerah mampu memanfaatkan sumber daya terbarukan secara konsisten mulai dari pengolahan, distribusi, hingga pemanfaatan limbahnya sehingga menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat.
Lebih jauh, ia mengajak seluruh jajaran perangkat daerah untuk memperluas ruang kolaborasi dengan komunitas lokal, perguruan tinggi, dan sektor usaha. Transformasi ekonomi hijau, katanya, tidak bisa berjalan tanpa dukungan teknologi, inovasi, dan riset yang berkelanjutan.
“Kita harus berani mendesain masa depan ekonomi Kaltim. Bukan hanya menunggu investor masuk, tetapi menyediakan lingkungan yang siap untuk inovasi jangka panjang,” ujarnya.
Dengan langkah ini, Rudy berharap Kaltim mampu menjaga stabilitas pendapatan daerah meski kebijakan fiskal nasional berubah, sekaligus menjadikan provinsi ini pelopor ekonomi hijau di kawasan Kalimantan.
