Insitekaltim, Samarinda — Deru mesin bus tua terdengar memecah kesunyian di pelataran Terminal Sungai Kunjang. Namun suara itu tak dibarengi hiruk-pikuk penumpang. Di loket-loket pembayaran, hanya beberapa orang tampak duduk termenung, menunggu waktu yang tak pasti.
Pemandangan tersebut menjadi potret muram sebuah fasilitas publik yang perlahan kehilangan fungsinya sebagai simpul utama transportasi antarkota di Kalimantan Timur (Kaltim) Terminal yang sejak 2016 pengelolaannya beralih dari Pemerintah Kota (Pemkot) ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) ini kini harus berjuang menghadapi realitas baru: kalah bersaing dengan terminal bayangan di pinggir jalan protokol.
Koordinator Terminal Sungai Kunjang Eko Novianto yang telah mengabdi sejak 2003 menyebut, kenyamanan semu menjadi musuh utama terminal resmi. Banyak penumpang memilih menunggu bus di kawasan Jalan APT Pranoto atau titik strategis lain ketimbang masuk ke area terminal.
“Penumpang enggan masuk terminal karena rumahnya dekat di sana. Kalau ke sini butuh biaya lagi, sementara busnya juga lewat sana. Jadi mereka lebih memilih menunggu di pinggir jalan,” ungkap Eko, Senin, 16 Februari 2026.
Kondisi tersebut diperparah oleh minimnya konektivitas transportasi publik. Warga Samarinda Seberang misalnya, tidak memiliki akses angkutan umum langsung menuju terminal. Pilihan transportasi online dinilai menambah beban biaya, sehingga menunggu bus di luar terminal menjadi opsi paling rasional.
Masalah penertiban juga menjadi titik krusial. Eko menjelaskan, kewenangan petugas terminal hanya berlaku di dalam area terminal. Begitu bus keluar gerbang, pengawasan beralih ke Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
“Di tingkat provinsi kami tidak memiliki Tim Wasdal (Pengawasan dan Pengendalian) seperti di kota. Pernah ditertibkan tapi kemudian muncul lagi,” jelasnya.
Situasi ini menciptakan persaingan yang tidak sehat. Sopir bus kerap terpaksa mengambil penumpang di luar terminal demi mengejar setoran, sementara terminal resmi kian sepi.
Saat ini, rata-rata keberangkatan di Terminal Sungai Kunjang hanya berkisar 25 hingga 30 bus per hari, jauh menurun dibanding masa jayanya. Sopir pun berada dalam posisi dilematis.
Secara sistem, bus harus terisi minimal 14 penumpang sebelum berangkat. Jika tidak terpenuhi, penumpang akan dialihkan ke bus berikutnya yang berangkat setiap 11 menit.
Namun, faktor kemanusiaan kerap menjadi pertimbangan.
“Ada sopir yang rumahnya di Balikpapan. Mau ada atau tidak ada penumpang, mereka tetap harus pulang sore hari,” tutur Eko.
Dari sisi tarif, terminal masih berupaya menjaga daya saing. Bus ber-AC dipatok Rp55.000, sementara bus non-AC Rp45.000. Meski demikian, keterbatasan armada menjadi tantangan lain. Sebagian besar bus sudah berusia tua, meski setiap tahun tetap menjalani ramp check untuk memastikan kelaikan jalan.
Eko mengakui rasa iri ketika melihat terminal-terminal di Pulau Jawa yang kini tampil modern, beroperasi 24 jam, dan dilengkapi armada sleeper bus. Di Sungai Kunjang, peremajaan armada secara menyeluruh masih sebatas harapan.
Rencana revitalisasi sebenarnya sempat masuk dalam skema anggaran 2023–2024. Namun, dinamika politik dan pergantian kepemimpinan daerah membuat kebijakan berubah arah.
“Dananya sudah ada, tapi karena efisiensi anggaran dan pergantian gubernur, mungkin dianggap belum prioritas. Akhirnya dialihkan ke program lain,” ungkapnya.
Kini, Terminal Sungai Kunjang tetap berdiri meski tertatih, melayani rute-rute tradisional seperti Balikpapan, Kota Bangun, hingga Samboja. Di tengah gempuran travel gelap dan meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi, para petugas berupaya menjaga denyut pelayanan sekecil apa pun penumpang yang tersisa.
