Insitekaltim, Bontang – Anggota DPRD Kota Bontang Joni Alla Padang mengkritik kebijakan pembangunan yang ia anggap tidak memprioritaskan kebutuhan masyarakat.
Anggaran miliaran rupiah yang dialokasikan untuk pembangunan Tugu Selamat Datang di Kilometer 3 Bontang dan Tugu PKK di Simpang Empat Tanjung Laut, sementara warga di beberapa wilayah masih kesulitan akses infrastruktur dasar, seperti jalan yang layak dan air bersih.
Menurut Joni, proyek-proyek tugu dengan anggaran besar ini menunjukkan kurangnya kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan mendasar warga.
“Tugu dibangun, tetapi warga harus membuka sepatu untuk jalan. Di mana hati nurani kita dalam perencanaan pembangunan seperti ini?” kritik Joni dalam rapat Komisi C dengan Bapperida pada Senin (11/11/2024).
Dengan APBD Kota Bontang yang mencapai Rp3,3 triliun, Joni menganggap seharusnya ada perhatian lebih terhadap pemenuhan kebutuhan dasar warga, terutama infrastruktur dan layanan air bersih.
“Anggaran kita besar, Rp3,3 triliun, tetapi masyarakat masih harus menderita karena kondisi jalan dan air minum yang memprihatinkan,” tambahnya.
Pembangunan seharusnya difokuskan pada infrastruktur yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat, bukan pada proyek yang hanya bersifat estetika dan simbolis.
Lebih lanjut, Joni menyampaikan bahwa Komisi C DPRD akan terus berupaya mendorong sinkronisasi antara eksekutif dan legislatif dalam perencanaan pembangunan Bontang ke depan.
Ia berharap rapat-rapat kerja yang melibatkan kedua pihak ini dapat membantu memperbaiki arah pembangunan dan menciptakan kebijakan yang lebih berfokus pada kebutuhan nyata masyarakat.
“Harapan kami, ini jadi awal yang baik. Kami dari Komisi C sangat berkomitmen untuk hadir dalam rapat-rapat seperti ini dan memikirkan arah pembangunan Bontang sehingga ada sinkronisasi antara eksekutif dan legislatif,” jelas Joni.
Dengan adanya sinkronisasi, lanjutnya, diharapkan arah pembangunan Bontang ke depan akan lebih efektif dan tepat sasaran, membawa manfaat nyata bagi masyarakat kota.