Insitekaltim, Samarinda — Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji mewanti-wanti potensi kenaikan inflasi menjelang akhir tahun seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat dan dinamika ekonomi daerah.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, ia menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan serta percepatan digitalisasi keuangan daerah.
Menurut Seno Aji, tanpa langkah antisipatif yang kuat dan terkoordinasi, inflasi berisiko bergerak di atas target yang diharapkan, terutama akibat meningkatnya tekanan ekonomi pada penghujung tahun.
Hal itu disampaikannya saat membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kaltim di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI), Kamis, 18 Desember 2025.
“Kita perlu waspada karena ada kemungkinan inflasi di akhir tahun akan meningkat. Namun dengan sinergi yang kuat, inflasi tetap bisa kita kendalikan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga berpotensi mendorong arus kedatangan penduduk baru dalam satu hingga dua tahun ke depan. Kondisi ini diperkirakan akan meningkatkan permintaan barang dan jasa, sehingga pengendalian inflasi perlu dilakukan secara lebih serius dan terukur.
Dalam kesempatan tersebut, Seno Aji menyampaikan apresiasi kepada TPID dan TP2DD Kaltim atas kinerja pengendalian inflasi daerah. Berdasarkan data hingga November 2025, inflasi Kaltim secara year-on-year tercatat sebesar 2,28 persen, sedangkan year-to-date berada di angka 1,96 persen.
“Ini patut kita banggakan karena seluruh kabupaten dan kota turut memantau serta mengendalikan inflasi dengan baik,” katanya.
Meski demikian, ia mengakui komoditas penyumbang inflasi terbesar masih didominasi oleh beras dan kelompok cabai-cabaian yang kerap mengalami fluktuasi harga. Untuk komoditas beras, Seno Aji menilai produksi di Kaltim menunjukkan tren positif, dengan total produksi mendekati 160 ribu ton.
Ia juga mengapresiasi peran Bulog yang terus menyerap hasil panen petani sesuai arahan Presiden, sehingga ketersediaan stok beras di Kaltim dinilai aman hingga akhir tahun.
Selain fokus pada inflasi, Seno Aji menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah. Ia menyoroti masih adanya layanan publik, seperti penyeberangan antardaerah, yang sebagian besar masih mengandalkan transaksi tunai.
“Ini perlu kita dorong agar pembayaran dilakukan secara non-tunai atau digital sebagai bagian dari transformasi keuangan daerah,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah kabupaten dan kota yang belum optimal menerapkan digitalisasi keuangan dapat segera melakukan percepatan, sehingga sinergi TP2DD di Kaltim semakin kuat.
Menurutnya, langkah tersebut juga penting untuk mempertahankan berbagai penghargaan nasional yang telah diraih Pemerintah Provinsi Kaltim.
Seno Aji menambahkan, High Level Meeting TPID dan TP2DD menjadi forum strategis untuk membaca arah inflasi ke depan sekaligus merumuskan langkah antisipatif demi menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kaltim.
