Insitekaltim, Samarinda – Kondisi infrastruktur jalan di wilayah hulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendapat sorotan dari DPRD Kalimantan Timur.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan meminta pemerintah daerah untuk merancang solusi konstruksi jalan yang tepat, mengingat rusaknya jalan dan akses terputus menjadi persoalan yang terus berulang.
Firnadi menilai pembangunan jalan di wilayah pasang surut dan kawasan tepian sungai di hulu Kukar tidak bisa disamakan dengan konstruksi biasa. Banyak jalan yang dibangun tanpa perencanaan berbasis karakteristik wilayah, sehingga tidak bertahan lama dan mudah rusak, terutama saat musim hujan dan air pasang datang.
“Kalau tidak dibangun dengan konstruksi kuat, jalan-jalan kita gampang rusak. Sering kita temukan jalan yang putus nyambung karena tidak tahan lama, terutama saat air pasang datang,” kata Firnadi dalam wawancara Jumat, 16 Mei 2025.
Kabupaten Kukar memiliki luas wilayah sekitar 27.000 kilometer persegi dengan bentang geografi yang kompleks. Wilayah hulu yang didominasi struktur sungai dan rawa menjadikan pembangunan infrastruktur lebih menantang, dan memerlukan pendekatan yang lebih teknis dan kontekstual.
“Wilayah seperti ini tidak bisa diperlakukan sama dengan daerah dataran. Perlu konstruksi jalan yang lebih adaptif, seperti jembatan layang, timbunan khusus, atau material tahan air dan tekanan tinggi,” ujarnya.
Firnadi yang juga Anggota Komisi II DPRD Kaltim menegaskan, tantangan ini seharusnya dijawab dengan penguatan perencanaan teknis dan penggunaan dana yang lebih efisien serta tepat guna.
Menurutnya, APBD Kukar yang mendekati angka hingga Rp14 triliun seharusnya mampu membiayai model pembangunan jalan yang lebih tahan lama jika dirancang dengan benar.
“APBD Kukar besar, tapi beban pembangunannya juga besar. Jadi jangan sampai anggaran habis untuk jalan yang hanya bertahan satu musim,” tegasnya.
Selain menyoroti kondisi jalan, Firnadi juga menyampaikan pentingnya pemerataan pembangunan. Ia berharap pembangunan infrastruktur tidak hanya fokus di kawasan kota atau tengah Kukar, tetapi juga menyasar desa-desa terpencil di wilayah hulu yang seringkali terisolasi akibat kerusakan akses darat.
“Kalau infrastruktur jalan bagus, akses pendidikan, kesehatan, dan distribusi hasil pertanian juga akan ikut lancar. Ini kunci kemajuan daerah-daerah pinggiran,” tambahnya.
Dalam pandangannya, penyusunan program pembangunan di Kukar harus mulai mempertimbangkan pendekatan geospasial yang lebih detail. Ia menyarankan agar dinas teknis melakukan kajian mendalam terhadap kontur tanah, pola air, dan beban lalu lintas sebelum merancang proyek jalan.
Firnadi juga mendorong agar Pemprov Kaltim melalui skema bantuan keuangan daerah (bankeu) dapat memperkuat dukungan ke wilayah-wilayah sulit seperti hulu Kukar.
Menurutnya, kolaborasi antara provinsi dan kabupaten sangat penting untuk mewujudkan infrastruktur yang layak dan tahan lama.
“Kami dari DPRD provinsi siap mendukung jika Pemkab Kukar menyusun program konstruksi jalan yang berbasis studi wilayah. Jangan lagi asal bangun, tapi cepat rusak,” pungkasnya.
