Insitekaltim, Samarinda – Ketua DPRD Kalimatan Timur (Kaltim) Hasanuddin Masud mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) dengan target rampung pada 2026. Menurutnya, perbaikan jalur darat tersebut menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan kelancaran distribusi logistik dan meningkatkan konektivitas daerah.
“Pak Gubernur memang merencanakan pembangunan di sana lebih banyak infrastruktur jalan. Harapannya, di tahun 2026 murni, ini sudah dijalankan,” kata Hasanuddin usai Rapat Paripurna ke-29 pada Jumat 8 Agustus 2025
Ia menuturkan, saat ini warga Mahulu tengah menghadapi kesulitan mendapatkan pasokan bahan makanan. Kondisi tersebut terjadi karena jalur darat tidak dapat dilalui akibat kerusakan parah, sementara jalur sungai yang menjadi alternatif mengalami kedangkalan air. Situasi ini memaksa distribusi logistik memakan waktu lebih lama.
“Kalau lewat sungai, kapal besar harus dilansir ke kapal kecil, ini makan waktu. Kasihan saudara-saudara kita di sana,” ujarnya.
Hasanuddin menilai, infrastruktur jalan yang memadai akan memangkas ketergantungan terhadap transportasi udara atau jalur air yang tidak selalu dapat diandalkan, terutama saat kondisi darurat. Ia mencontohkan, saat bencana atau kelangkaan bahan pokok, jalur darat yang layak akan mempercepat penyaluran bantuan.
“Kalau jalannya bagus, distribusi bantuan saat bencana akan lebih cepat, tidak tergantung udara,” katanya.
Selain akses ke Mahulu, Hasanuddin mengungkapkan banyak ruas jalan di wilayah Kaltim yang rusak dan membutuhkan perhatian serius. Kerusakan itu meliputi jalur menuju wilayah utara, barat, dan timur provinsi.
“Mau ke utara juga rusak, mau ke barat juga rusak, ke timur banyak rusak. Kita memang masih banyak kendala infrastruktur,” ungkapnya.
Ia berharap, program pembangunan jalan ini dapat dilaksanakan secara kolaboratif antara Pemerintah Provinsi Kaltim, pemerintah kabupaten, dan pihak swasta melalui kontribusi corporate social responsibility (CSR). Menurutnya, keterlibatan swasta akan mempercepat realisasi target.
Hasanuddin juga mengaitkan perbaikan jalan dengan upaya menjaga ketahanan pangan di daerah perbatasan. Akses yang lancar akan memudahkan suplai kebutuhan pokok, mengurangi biaya distribusi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Ia menegaskan, target 2026 harus menjadi komitmen bersama agar warga perbatasan tidak lagi terisolasi saat menghadapi krisis.
“Saya kira ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi juga soal pemerataan pembangunan dan rasa keadilan bagi warga yang tinggal di wilayah terluar Kaltim,” katanya.
Dengan kondisi geografis Kaltim yang luas dan sebagian besar wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, Hasanuddin menilai infrastruktur jalan merupakan salah satu faktor penentu daya saing daerah. Jalan yang baik tidak hanya menghubungkan antarwilayah, tetapi juga menjadi jalur strategis perdagangan, pariwisata, dan keamanan perbatasan.
“Kalau kita mau Kaltim ini maju dan terhubung, infrastruktur jalan harus jadi prioritas utama,” pungkasnya.