Insitekaltim, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Ismail Latisi mendorong pemerintah daerah memperkuat strategi pencegahan HIV dan tuberkulosis (TB), bukan hanya berfokus pada pengobatan terhadap pasien yang sudah terpapar.
Persoalan HIV merupakan isu kesehatan yang membutuhkan penanganan lintas sektor. Dinas Kesehatan dinilai tidak bisa bekerja sendiri karena pencegahan membutuhkan peran banyak pihak, mulai dari sektor pendidikan, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga tokoh masyarakat dan keagamaan.
“Kalau kita bicara TB apalagi HIV, tidak bisa diselesaikan hanya Dinas Kesehatan saja. Kita perlu kolaborasi lintas sektor, bukan hanya OPD yang ada di Kota Samarinda, tapi juga tokoh-tokoh masyarakat,” ujar Ismail di DPRD Samarinda, Rabu, 1 Juli 2026.
Selama ini penanganan HIV lebih banyak berkaitan dengan aspek pengobatan. Padahal langkah pencegahan harus menjadi prioritas agar angka kasus baru dapat ditekan. Edukasi sejak usia sekolah menjadi salah satu langkah penting. Ia mendorong agar pemahaman mengenai pencegahan penyakit menular dapat diperkuat melalui lingkungan pendidikan.
“Kalau kita bicara pencegahan pada anak usia remaja dan sekolah, otomatis harus melibatkan Dinas Pendidikan. Bagaimana edukasi terkait TB maupun HIV bisa masuk dalam bagian pembelajaran,” katanya.
Selain pendidikan, peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat sangat penting, pendekatan sosial diperlukan agar pencegahan tidak hanya berbasis medis.
Berdasarkan informasi yang diterima dari Dinas Kesehatan, jumlah kasus HIV di Samarinda telah mencapai ribuan.
“Informasi yang kami dapat, kasus HIV sekitar 4.000-an di Kota Samarinda. Ada yang rutin konsumsi antiretroviral (ARV), tapi masih ada juga yang belum menjalani pengobatan,” ungkapnya.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena pasien yang tidak menjalani pengobatan memiliki risiko penularan lebih besar. Ia juga mengingatkan dampak pembiayaan kesehatan yang harus ditanggung pemerintah jika kasus terus bertambah.
“Kalau TB mungkin pengobatannya enam bulan, delapan bulan, atau satu tahun selesai. Tapi kalau ARV itu seumur hidup. Bayangkan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah kalau kasus baru terus muncul,” jelasnya.
Politisi PKS itu mendorong agar kebijakan ke depan tidak hanya menyasar pengobatan, tetapi juga membangun sistem pencegahan yang kuat. Salah satunya melalui regulasi daerah yang mampu mengatur langkah promotif dan preventif.
Selain itu, upaya penanganan HIV harus tetap mengedepankan sisi kemanusiaan. Ia meminta masyarakat tidak memberikan stigma negatif terhadap penderita HIV agar mereka tetap mendapatkan akses pengobatan.
“Jangan sampai ada bullying atau stigma negatif. Mereka juga ingin hidup normal seperti kita. Yang kita lakukan adalah membantu mereka agar mau berobat dan mencegah penularan,” pungkasnya.
