Insitekaltim, Samarinda — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menegaskan pentingnya langkah mitigasi yang lebih ketat dan terintegrasi guna meminimalkan insiden ponton yang menabrak jembatan di sepanjang Sungai Mahakam. Insiden tersebut dinilai berulang dan berpotensi mengancam keselamatan masyarakat serta merusak aset negara dan daerah.
Rudy mengatakan, tingginya frekuensi kecelakaan yang melibatkan kapal dan jembatan mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim melakukan pembahasan menyeluruh bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), seluruh pemangku kepentingan, serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda, dengan pendampingan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim.
“Kita sering sekali mengalami insiden di jembatan maupun aset negara dan daerah yang digunakan masyarakat Kaltim. Ini harus segera dimitigasi agar kejadian serupa tidak terus berulang,” ujar Rudy Mas’ud Senin, 5 Januari 2026.
Ia mengungkapkan, pada awal 2026 kembali terjadi insiden di Jembatan Mahulu pada 4 Januari, setelah sebelumnya kejadian serupa juga terjadi pada 23 Desember 2025. Bahkan, pada tahun-tahun sebelumnya, insiden ponton menabrak jembatan juga pernah terjadi di Jembatan Mahkota.
“Kami sepakat untuk segera memperbaiki tata kelola alur pelayaran di Sungai Mahakam khususnya di sekitar Jembatan Mahulu, Jembatan Mahkota, Jembatan Kutai Kartanegara, dan Jembatan Kembar,” jelasnya.
Selain pembenahan tata kelola pelayaran, Pemprov Kaltim juga berencana meningkatkan sarana dan prasarana keselamatan sesuai standar internasional, terutama untuk keamanan pelayaran di bawah jembatan.
“Di atas jembatan ada masyarakat yang melintas maka keselamatan mereka menjadi prioritas utama. Standar keselamatan pelayaran harus benar-benar diterapkan,” tegas Rudy.
Ia juga menyoroti padatnya kapal yang bertambat di Sungai Mahakam, baik kapal bermuatan maupun kosong dari hulu hingga hilir. Menurutnya, kondisi sungai yang relatif sempit dengan ukuran kapal besar meningkatkan risiko kecelakaan.
“Kita akan atur kapal-kapal yang bertambat agar tidak mengganggu alur pelayaran. Akan ada rapat teknis lanjutan antara KSOP, Dinas Perhubungan, navigasi, dan Dinas PUPR untuk menyiapkan area atau rest area kapal,” katanya.
Terkait kondisi Jembatan Mahulu, Rudy Mas’ud memastikan secara visual dan geometrik tidak ditemukan tanda-tanda pergeseran sehingga masih aman dilintasi kendaraan darat. Meski demikian, investigasi teknis lanjutan tetap akan dilakukan untuk memastikan kondisi struktur secara menyeluruh.
“Untuk kendaraan darat aman tapi untuk alur pelayaran harus diawasi sangat ketat karena belum ada fender. Tanpa fender risikonya sangat besar,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, kapal dengan bobot sekitar 400 ton yang bergerak dengan kecepatan rata-rata dua knot atau sekitar 3,7 meter per detik sudah cukup berpotensi merusak struktur jembatan jika terjadi tabrakan.
Oleh karena itu, pengawasan ketat, pemanduan ekstra, hingga pengawalan kapal menjadi langkah yang wajib diterapkan. Seluruh jembatan di Sungai Mahakam juga akan dilengkapi teknologi pendukung seperti Closed-Circuit Television (CCTV) dan penerangan yang memadai.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan manusia. Harus dibantu teknologi agar potensi bahaya bisa terpantau sejak dini,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Rudy Mas’ud menegaskan setiap pihak yang menabrak jembatan wajib bertanggung jawab dan mengganti kerugian.
“Yang menabrak wajib ganti rugi. Untuk sanksi teknisnya menjadi kewenangan KSOP,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemprov Kaltim mendorong agar peran utama dalam kegiatan pemanduan kapal di Sungai Mahakam melibatkan Perusahaan Daerah (Perusda) guna memperjelas tanggung jawab jika terjadi insiden.
“Kalau yang menabrak Perusda, maka pemerintah provinsi yang bertanggung jawab. Kalau bukan, risikonya ada pada pihak terkait. Karena itu, aktor utama pemanduan harus melibatkan Perusda,” pungkasnya.
