Insitekaltim, Samarinda – Kelangkaan gas LPG 3 kilogram (kg) atau yang kerap disebut gas melon terjadi lagi di Kota Samarinda. Banyak warga yang mengeluhkan kesulitan mendapatkan gas melon, bahkan harus mengantre lama untuk mendapat salah satu kebutuhan memasak ini.
Tak hanya itu, antrean panjang yang terjadi di sejumlah agen di Samarinda semakin memprihatinkan. Ketua Komisi I DPRD Samarinda Samri Shaputra mengungkapkan pernah melihat secara langsung antrean panjang pembeli.
Tidak menyoroti soal kuota, Samri menilai perbedaan harga antara LPG subsidi dan non-subsidi menjadi akar permasalahan. Harga jomplang yang amat jauh tersebut, tentu membuat masyarakat berpikir untuk mendapat yang lebih murah dengan fungsi yang sama.
“Jika harga LPG subsidi dan non-subsidi tidak ada perbedaan, maka tidak akan ada antrean. Harganya sangat jomplang, LPG subsidi Rp18 ribu, non-subsidi Rp50 ribu. Keuntungannya sangat besar,” ujar Samri, dalam acara rapat dengar pendapat di DPRD Kota Samarinda, Kamis, 6 Februari 2025.
Politikus PKS itu menyampaikan bahwa harga LPG 12 kg yang biasa dipakainya untuk kebutuhan rumah tangga, juga melonjak hingga mencapai Rp300 ribu. Lonjakan harga ini juga memengaruhi daya beli masyarakat, terutama yang kurang mampu.
Sebab apabila terus naik, masyarakat bisa ikut-ikutan membeli gas melon dan menyebabkan kelangkaan bertambah bahkan harganya ikut melonjak lagi. Samri juga mengkritik kebijakan harga subsidi LPG yang justru menyulitkan masyarakat miskin.
“Selama harga masih tidak seimbang, oknum lainnya bisa memanfaatkan situasi ini,” tegas Samri.
“Banyak yang menggunakan jatah orang lain, membuat barang langka dan akhirnya masyarakat miskin terpaksa membeli LPG dengan harga mahal,” keluhnya.
Samri berharap Pertamina dan Dinas Perdagangan mampu mengontrol dengan baik kondisi pendistribusian gas melon di lapangan.
