Insitekaltim, Samarinda — Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) untuk menindaklanjuti seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim secara menyeluruh dan disiplin. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Rudy menyampaikan, temuan yang disampaikan BPK merupakan tolok ukur penting dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah serta tata kelola pemerintahan.
“Seluruh temuan dari BPK kami terima dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih karena ini menjadi barometer akuntabilitas dan transparansi. InsyaAllah, semua temuan akan kami tindak lanjuti tanpa terkecuali,” ujar Rudy Mas’ud saat diwawancarai Senin, 22 Desember 2025.
Ia mengungkapkan, sejumlah temuan utama yang menjadi perhatian Pemprov Kaltim berkaitan dengan pendapatan daerah, termasuk aliran dan jangkauan pendapatan yang dinilai perlu dibenahi. Seluruh temuan tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Terutama yang berkaitan dengan pendapatan daerah. Semua akan kami benahi dan kami tindak lanjuti,” katanya.
Selain itu, hasil pemeriksaan BPK juga menyoroti pengelolaan retribusi daerah yang belum sepenuhnya didukung oleh dasar regulasi yang kuat. Rudy menyebut, pihaknya masih akan melakukan pendalaman terhadap temuan tersebut melalui Inspektorat Daerah.
“Kami baru menerima laporan awal dari Inspektorat. Ada dua hal yang saat ini menjadi perhatian utama, yakni lingkungan hidup dan pendapatan daerah. Keduanya akan kami periksa secara menyeluruh dan segera ditindaklanjuti,” jelasnya.
Rudy Mas’ud menegaskan, Pemprov Kaltim berkomitmen menyelesaikan seluruh temuan BPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
