Insitekaltim, Samarinda – Menjelang akhir 2025, Gubernur Kalimantan Timur H Rudy Mas’ud menekankan pentingnya kinerja aparatur pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menutup tahun dengan hasil kerja nyata, bukan sekadar formalitas laporan.
Dalam arahannya pada Rapat Pimpinan (Morning Briefing) di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim, Senin, 27 Oktober 2025, Gubernur menegaskan agar birokrasi di Kaltim tidak menjadi penghambat pelayanan publik.
“Kalau bisa dipermudah, tolong dipermudah. Jangan dipersulit,” ujarnya tegas.
Ia mengingatkan para ASN agar menjauhi praktik suap, gratifikasi, dan pungutan tidak resmi yang dapat merusak kepercayaan publik serta menurunkan semangat wajib pajak. Menurutnya, aparatur pemerintah adalah pelayan masyarakat, bukan pihak yang minta dilayani.
Terkait pengelolaan keuangan daerah, Gubernur meminta seluruh OPD tidak menunda pekerjaan hingga akhir tahun. Serapan anggaran harus disertai pertanggungjawaban fisik dan administratif yang akuntabel. “APBD adalah amanat publik. Serupiah pun tidak terserap, berarti rakyat kehilangan kesempatan menikmati hasil pembangunan,” tegasnya.
Rapat tersebut juga diikuti Wakil Gubernur Seno Aji secara daring, bersama para asisten dan pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Kaltim.
