Insitekaltim, Samarinda — Gubernur Kalimantan Timur H Rudy Mas’ud (Harum) kembali memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) atau Morning Briefing yang digelar di Aula BPKAD Kaltim, Jalan Kusuma Bangsa, Samarinda, Senin, 13 Oktober 2025. Meski memimpin secara virtual dari Kantor Badan Penghubung Pemprov Kaltim di Jakarta, Gubernur Harum tetap menegaskan arah kebijakan strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Seno Aji, Sekda Sri Wahyuni, serta jajaran asisten, staf ahli, dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kaltim.
Menanggapi kebijakan pemerintah pusat yang berencana melakukan pemotongan transfer ke daerah (TKD), Gubernur Harum menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan hak-hak Kaltim sebagai daerah penghasil sumber daya alam.
“Kami tidak akan tinggal diam. Kaltim bersama daerah penghasil lainnya akan terus memperjuangkan perhatian dari pusat. Daerah yang ikut menopang ekonomi nasional harus mendapat keadilan dalam pembagian anggaran,” tegasnya.
Namun, Gubernur Harum juga mengingatkan agar Kaltim tidak terus bergantung pada dana pusat. Ia menilai banyak potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang belum tergarap maksimal, mulai dari Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), hingga retribusi alat berat dan tongkang yang keluar dari wilayah Kaltim.
“Saya minta ini dipetakan dengan serius. Banyak potensi yang bisa digali, asal kita berani mengatur dan menegaskannya lewat perda,” ujarnya.
Selain itu, Gubernur Harum meminta seluruh OPD mempercepat realisasi program agar serapan anggaran tercapai sesuai target. Ia menegaskan, sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tak boleh melebihi 3 persen, terutama bagi OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.
“Serapan anggaran yang baik berarti pembangunan berjalan, ekonomi tumbuh, dan rakyat merasakan manfaatnya,” tutup Gubernur Harum dengan optimistis.
