Insitekaltim, Samarinda – Ketidakhadiran Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dalam Rapat Paripurna ke-25 DPRD Kaltim kembali menjadi sorotan. Untuk kesekian kalinya secara berturut-turut, tidak satu pun pimpinan daerah Gubernur, Wakil Gubernur, atau Sekretaris Daerah hadir secara fisik dalam rapat penting tersebut. Kondisi ini memicu kritik internal dan mendorong Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud buka suara.
Sesuai tata tertib DPRD Kaltim, jika Gubernur tidak bisa hadir dalam rapat resmi seperti paripurna, kehadiran harus didelegasikan secara berjenjang kepada Wakil Gubernur, Sekda, atau pejabat struktural seperti Asisten I, II, atau III.
“Kalau Gubernur tidak bisa, ya Wakil. Kalau Wakil juga tidak bisa, Sekda. Kalau tidak bisa lagi, setidaknya ada Asisten. Ruang sidang tidak boleh kosong dari unsur eksekutif,” ujar Hasanuddin pada Senin 21 Juli 2025.
Ketidakhadiran kali ini disebabkan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda sedang mengikuti rapat virtual bersama Presiden Prabowo Subianto dalam peluncuran program 8.000 Koperasi Merah Putih serentak secara nasional. Meskipun kegiatan itu dianggap penting, Hasanuddin tetap mendorong agar ada satu perwakilan hadir di ruang paripurna.
“Ke depan, harus ada pejabat tinggi dari eksekutif yang hadir secara fisik. Ini bukan hanya soal protokoler, tapi penghormatan terhadap lembaga legislatif,” tuturnya.
Kritik keras sempat disuarakan Syahariah Mas’ud, Anggota Komisi IV dari Fraksi Golkar sekaligus kakak kandung Gubernur Kaltim. Ia menyebut paripurna sebagai forum resmi yang menyangkut kepentingan rakyat, sehingga kehadiran kepala daerah semestinya menjadi prioritas.
“Kalau terus diwakili staf ahli, publik bisa menilai ini sebagai bentuk ketidakhadiran tanggung jawab politik,” katanya.
DPRD telah menyerahkan jadwal paripurna untuk satu bulan penuh kepada protokoler pemerintah provinsi. Langkah ini dimaksudkan agar agenda bisa disesuaikan lebih awal tanpa tumpang tindih.
“Koordinasi sudah kami lakukan. Jadwal lengkap sudah diberikan sejak awal bulan. Jadi kita harap pemprov menyiapkan kehadiran eksekutif dengan lebih tertib,” ucap Hasanuddin.
Meski sempat menuai perbedaan pendapat, hubungan DPRD dan Pemprov Kaltim tetap berjalan baik. Bagi Hasanuddin, dinamika seperti ini merupakan bagian dari demokrasi.
“Ini bukan soal konflik, tapi perbaikan ke depan. Kami tetap solid. Tapi sinergi perlu diperkuat, terutama dalam agenda publik seperti paripurna,” tutupnya.
