Insitekaltim, Samarinda – Ratusan aspirasi masyarakat Kalimantan Timur kembali menghiasi laporan reses Fraksi Partai Golkar dalam Rapat Paripurna Ke-28 DPRD Kaltim, Senin 4 Agustus 2025. Laporan tersebut mencatat 515 aspirasi yang dihimpun dari 168 titik pertemuan pada masa sidang II tahun 2025, tersebar di 74 desa dan kelurahan serta 49 kecamatan di 8 kabupaten/kota.
Tanpa basa-basi, Fraksi Golkar langsung menyoroti beragam permasalahan konkret yang disuarakan masyarakat. Infrastruktur masih menjadi keluhan utama. Jalan rusak, semenisasi lingkungan, normalisasi sungai, hingga permintaan penerangan jalan umum mewarnai permintaan di berbagai daerah.
“Jalan penghubung antarkampung masih banyak yang memprihatinkan. Warga juga meminta penyelesaian pembangunan dermaga, hingga pemecah ombak di wilayah pesisir seperti Pulau Derawan,” terang juru bicara Fraksi Golkar Apansyah dalam penyampaian laporan.
Di bidang pendidikan, warga mempertanyakan realisasi program pendidikan gratis Gratispol dari Pemprov Kaltim. Banyak yang belum paham syarat, teknis pelaksanaan, maupun cakupan bantuan biaya.
“Warga ingin kejelasan. Mereka ingin tahu, apakah benar semua komponen biaya ditanggung. Apakah berlaku untuk semua jenjang dan wilayah,” ujar Apansyah.
Di bidang kesehatan, keluhan masih seputar buruknya pelayanan BPJS dan belum meratanya fasilitas posyandu untuk balita dan lansia. Masyarakat menginginkan perhatian lebih terhadap puskesmas pembantu, penyediaan ambulans dan pos pelayanan kesehatan di wilayah pelosok.
Isu ekonomi dan ketenagakerjaan juga mencuat. Masyarakat mendesak pemprov dan perusahaan-perusahaan agar memberi prioritas tenaga kerja lokal. Para pelaku UMKM meminta kemudahan akses modal, pelatihan, serta pasar untuk hasil produksi.
“Pemuda usia produktif perlu pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan kerja lokal. Perlu sinergi nyata antara Pemprov dan swasta,” lanjutnya.
Kebutuhan di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan pun tak kalah mendesak. Permintaan mulai dari bantuan alsintan, bibit unggul, hingga penguatan kelompok nelayan menjadi catatan penting dari Fraksi Golkar.
Di bidang sosial dan kemasyarakatan, aspirasi meliputi penguatan mitigasi kebakaran, penataan pengelolaan sampah, penyediaan CCTV di kawasan rawan, serta rehabilitasi rumah layak huni. Warga juga meminta dukungan untuk rumah ibadah, fasilitas olahraga, dan kegiatan seni.
“Semua usulan ini akan kami formulasikan ulang dalam bentuk program dan nomenklatur pembangunan daerah. Ini akan menjadi bahan pokok pikiran DPRD Kaltim untuk musrenbang RKPD tahun berikutnya,” pungkasnya.
Fraksi Golkar menyampaikan laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban politik sekaligus komitmen untuk mendorong pembangunan yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat Kaltim. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh jajaran pimpinan DPRD dan dihadiri seluruh anggota dewan, perangkat daerah, serta undangan dari unsur Forkopimda.