Insitekaltim, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur Firnadi Ikhsan menyatakan dukungannya terhadap rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) untuk membangun pabrik pengolahan sampah plastik di seluruh kabupaten dan kota.
Menurutnya, langkah ini merupakan solusi strategis dan terobosan penting dalam mengatasi persoalan sampah yang selama ini menjadi masalah klasik di daerah.
“Ya, baguslah. Apa pun yang bisa pertama-tama mengatasi persoalan sampah itu memang harus kita dukung. Ini bukan hanya masalah provinsi, tapi juga masalah kabupaten/kota, karena masyarakatnya ada di sana,” ujar Firnadi, Kamis 12 Juni 2025.
Firnadi menilai bahwa selama ini pengelolaan sampah masih terbatas pada aktivitas dasar seperti pemilahan dan pengumpulan melalui bank sampah. Padahal, jika dikelola lebih lanjut dalam bentuk industri pengolahan, sampah, terutama plastik memiliki nilai ekonomi yang signifikan.
“Selama ini masyarakat baru tahu istilah bank sampah sebatas memilah dan mengumpulkan. Tapi kalau sudah masuk tahap pengolahan dan punya nilai tambah, itu luar biasa. Kita sangat dukung,” jelasnya.
Ia menegaskan pentingnya langkah konkret dari pemerintah untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang menyeluruh, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi lingkungan maupun ekonomi daerah. Apalagi data produksi sampah terus meningkat setiap harinya.
Terkait pembiayaan pembangunan pabrik sampah, Firnadi menyatakan bahwa pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memungkinkan untuk dimanfaatkan, baik melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) provinsi maupun skema bantuan keuangan (bankeu) ke pemerintah kabupaten/kota.
“Kemungkinan besar bisa saja dianggarkan lewat dinas lingkungan. Kalau Pemprov ingin membangun, bisa saja inisiasinya dari mereka, kemudian kabupaten/kota tinggal mengelola dan menyiapkan lahan,” katanya.
Firnadi juga memaparkan dua skema realistis yang bisa diterapkan. Pertama, pembangunan langsung oleh pemprov dan sampah dari kabupaten/kota dikirim ke pusat pengolahan. Kedua, masing-masing daerah membangun pabrik secara mandiri dengan dukungan dana dari provinsi dan dikelola oleh BUMD atau Perusda.
“Kalau skemanya seperti itu, pasti akan melibatkan BUMD juga. Tinggal nanti siapa yang sediakan lahan dan siapa yang tangani operasionalnya,” tambahnya.
Sebagai informasi, rencana pembangunan pabrik sampah ini sebelumnya disampaikan oleh Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji yang menyebutkan bahwa program ini akan direalisasikan dalam waktu dekat. Pemprov Kaltim bahkan tengah menjalin komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah lebih dulu sukses mengoperasikan fasilitas serupa.
Firnadi berharap wacana tersebut segera ditindaklanjuti secara konkret dan tidak berhenti sebagai janji politik atau dokumen perencanaan semata.
“Intinya, kalau memang untuk kesejahteraan rakyat dan pengelolaan lingkungan jangka panjang, kita sangat siap mendukung. Tapi harus ada komitmen anggaran dan pelibatan lintas sektor, termasuk dunia usaha,” tegasnya.
