Insitekaltim, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) akan memperketat evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) pada 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembangunan daerah.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan, seluruh kebijakan dan program pembangunan harus berbasis data dan hasil riset yang terukur. Hal tersebut disampaikan saat memimpin Morning Briefing di lingkungan Pemprov Kaltim, Senin, 22 Desember 2025 lalu.
Dalam arahannya, ia meminta Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kaltim segera melakukan penelitian menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di seluruh OPD.
Menurutnya, riset menjadi instrumen penting untuk menilai efektivitas kinerja perangkat daerah, sekaligus memastikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) digunakan secara tepat sasaran.
“Setiap program harus terukur dampaknya. Jangan hanya selesai di laporan administratif, tapi harus bisa dibuktikan dengan data di lapangan,” tegasnya.
Gubernur Rudy juga mendorong, agar riset dilakukan secara komprehensif dan melibatkan lembaga riset independen guna menjaga objektivitas hasil penelitian. Evaluasi tersebut nantinya akan menjadi dasar pengambilan kebijakan, termasuk dalam penataan dan penyesuaian jabatan pimpinan OPD.
Ia mengungkapkan, pada Februari 2026 atau tepat satu tahun masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Seno Aji, Pemprov Kaltim akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kepala OPD.
“Kami sudah memiliki catatan kinerja, baik formal maupun nonformal. Akan kami lihat, apakah posisi itu sudah tepat atau perlu disesuaikan,” ujarnya.
Menurut Gubernur, penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan kompetensi akan menghambat kinerja organisasi dan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik. Karena itu, prinsip the right man, the right job, and the right place menjadi landasan utama dalam kepemimpinannya.
Selain evaluasi kinerja OPD, Pemprov Kaltim juga menetapkan Program Gratispol dan Jospol sebagai prioritas utama pada 2026. Kedua program tersebut dinilai strategis dalam memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan layanan publik.
Ke depan, Gubernur menargetkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, akuntabel, dan berbasis riset, sebagai langkah memperkuat pembangunan Kaltim menuju generasi emas.
