Insitekaltim,Bontang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang periode 2024-2029 telah menetapkan enam fraksi, jumlah ini meningkat dari periode sebelumnya yang hanya memiliki lima fraksi.
Ketua Sementara DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam menjelaskan bahwa pembentukan fraksi tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta mengacu pada hasil pemilu dan rekapitulasi kursi partai politik yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Berdasarkan pada peraturan pemerintah dan tata tertib DPRD, terbentuklah fraksi-fraksi yang minimal beranggotakan tiga orang setiap fraksi,” jelasnya belum lama ini.
Menurutnya, dalam proses pembentukan fraksi tidak terlepas dari dinamika dan lobi politik, terutama bagi partai-partai yang harus bergabung untuk membentuk fraksi gabungan karena jumlah kursi yang tidak mencukupi.
“Dalam pembentukan pasti ada dinamika dan itu hal biasa. Artinya, ada saling lobi antarpartai politik dan ketua-ketua partai untuk saling menyesuaikan, terutama untuk fraksi gabungan. Kalau fraksi utuh saya kira sudah final,” katanya.
DPRD Bontang telah menetapkan enam fraksi, yang terdiri dari Fraksi Golongan Karya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi PDI-P, dan Fraksi Gerakan Indonesia Raya sebagai fraksi utuh, sementara Fraksi Amanat, Demokrat Bergelora (ADB), serta Fraksi PKS bersama NasDem sebagai fraksi gabungan.
Andi Faizal juga menyebutkan bahwa proses pembentukan fraksi gabungan membutuhkan komunikasi politik yang lebih intens karena melibatkan partai-partai yang harus bekerja sama lebih erat.
“Yang berdinamika itu mungkin antara fraksi gabungan yang kursinya tidak cukup membentuk fraksi sendiri. Akhirnya komunikasi politiknya mungkin saling mengenal lebih jauh barulah terproper,” ungkap Andi Faizal.
Dengan terbentuknya enam fraksi ini, DPRD Bontang diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi legislatif dengan lebih efektif, mengingat adanya keterwakilan yang lebih merata dari berbagai partai politik di lembaga tersebut.
