Insitekaltim, Samarinda – Lebih dari delapan dekade Indonesia mengecap alam merdeka, namun gemerlap kue pembangunan ternyata belum menyentuh seluruh pelosok Bumi Etam.
Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang selama ini diagungkan sebagai lumbung energi raksasa nasional sekaligus rumah bagi Ibu Kota Negara (IKN) baru, nyatanya masih menyimpan potret kelam ketimpangan, desa-desa yang terisolasi tanpa akses jalan darat yang layak.
Hal ini diakui secara terbuka oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud saat berbicara dalam agenda Pencanangan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kompleks Kantor Gubernur Kaltim Kamis malam, 25 Juni 2026.
Fokus utama Pemprov Kaltim tahun ini tertuju pada Kabupaten Kutai Barat. Di wilayah tersebut, terdapat empat desa yang hingga kini masih hidup dalam keterbatasan akses, yakni Tanjung Soke, Deraya, Gerunggung, dan Lemper.
“Indonesia sudah lebih dari 80 tahun merdeka, namun infrastruktur di daerah pelosok kita masih banyak yang belum terbuka, jangankan untuk beraspal. Tahun ini, kami berkomitmen membuka akses darat di empat wilayah Kutai Barat yang selama ini terisolasi,” ujar Rudy.
Bertahannya desa-desa terisolasi di provinsi dengan kapasitas ekonomi sebesar Kaltim adalah sebuah paradoks yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia menegaskan bahwa kendala anggaran atau tuntutan efisiensi APBD tidak boleh menjadi alasan untuk menunda hak konektivitas warga pedalaman.
“Sangat ironis, daerah yang sangat kaya seperti Kaltim ini masih memiliki desa terisolasi. Melalui efisiensi APBD, kami tidak akan berhenti berupaya untuk membuka akses bagi saudara-saudara kita di sana. Kami targetkan tahun ini seluruh wilayah di Kaltim harus saling terkoneksi,” tegasnya.
Persoalan isolasi wilayah ini bukan sekadar masalah sosial, melainkan batu sandungan besar bagi ekonomi daerah. Tanpa adanya jalan, potensi ekonomi warga desa akan mati suri dan tidak akan pernah terekam secara optimal dalam basis data sensus mana pun.
Oleh karena itu, target Pemprov Kaltim tidak berhenti pada interkoneksi lokal, melainkan mendorong pembukaan jalur logistik yang menghubungkan seluruh provinsi di Pulau Borneo.
“Target terkoneksi ini bukan hanya untuk internal Kaltim saja, melainkan interkoneksi se-Kalimantan. Kita ingin jalur penghubung antara Kalimantan Utara (Kaltara), Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Selatan (Kalsel) semuanya dapat terintegrasi dengan baik,” tutup Rudy.
