Insitekaltim, Samarinda – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa, 10 Juni 2025.
Rapat yang berlangsung di Gedung E DPRD Kaltim itu secara khusus membahas kesiapan serta evaluasi terhadap sistem penerimaan murid baru (SPMB) tahun 2025.
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Ekti Imanuel menekankan perlunya peninjauan menyeluruh terhadap sistem penerimaan siswa baru, terutama menyangkut aspek keadilan dalam akses pendidikan di seluruh wilayah Kaltim.
Ekti menyoroti persoalan klasik yang kembali mencuat setiap tahun ajaran baru, yakni daya tampung ruang belajar yang tidak seimbang dengan jumlah peserta didik. Situasi ini, menurutnya, menciptakan kesenjangan serius dalam akses pendidikan, khususnya di kota-kota di Kaltim seperti Balikpapan yang sebelumnya sekitar 800 ribu orang.
Politikus Partai Gerindra itu menilai, ketimpangan daya tampung dengan jumlah pendaftar menciptakan tekanan pada sistem pendidikan yang ada. Dalam konteks itu, ia mendorong agar pemerintah daerah segera merespons melalui penyediaan infrastruktur pendidikan baru.
“Kita berharap ada penambahan sekolah baru,” tuturnya kepada awak media.
Lebih lanjut, Ekti yang mewakili daerah pemilihan Mahakam Ulu (Mahulu) dan Kutai Barat juga menyoroti kesenjangan infrastruktur pendidikan di wilayah pedalaman.
Ia menyebut bahwa pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Mahulu merupakan kebutuhan mendesak yang tidak bisa terus ditunda.
“Kita sedang berproses,” katanya singkat, menyinggung upaya pengadaan lahan sebagai tahap awal pembangunan.
Menurut Ekti, lokasi yang paling layak untuk pembangunan SMK di Mahulu adalah Ujoh Bilang, sebuah kawasan strategis yang memiliki potensi jangkauan yang luas terhadap peserta didik dari berbagai kampung di sekitarnya.
Ia juga menyampaikan perhatian terhadap satu sekolah menengah atas di wilayahnya yang kini telah menampung lebih dari 400 siswa, sebuah angka yang dianggap telah melampaui batas ideal kapasitas.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Kaltim itu berharap pemerintah provinsi memberikan perhatian lebih terhadap sebaran fasilitas pendidikan di luar kota-kota besar.
Ia menilai, pembangunan sekolah tidak hanya soal pemerataan akses, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan jaminan masa depan generasi muda Kalimantan Timur.
