Insitekaltim, Samarinda – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah dinilai tidak boleh mengurangi kualitas layanan pendidikan, khususnya di Kalimantan Timur (Kaltim) yang tengah mempersiapkan diri sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Penghematan anggaran harus diarahkan pada belanja yang tidak produktif, bukan memangkas program yang berdampak langsung terhadap kualitas belajar siswa dan peningkatan kompetensi guru.
Ketua Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan (ISMP) Kaltim Abdul Rozak Fahrudin mengatakan, efisiensi pada sektor pendidikan harus dimaknai sebagai upaya menggunakan anggaran secara lebih tepat sasaran, bukan sekadar mengurangi belanja.
Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia Kaltim di masa depan. Karena itu, kebijakan efisiensi perlu dijalankan secara cermat agar tidak menimbulkan penurunan mutu pendidikan.
“Efisiensi bukan berarti memangkas secara membabi buta. Yang harus dilakukan adalah memastikan setiap anggaran benar-benar memberi dampak kepada siswa dan guru. Jangan sampai yang dikorbankan justru kualitas pembelajaran,” ujarnya kepada Insitekaltim, Selasa, 14 Juli 2026.
Anggaran pendidikan seharusnya lebih difokuskan pada program-program yang menyentuh kebutuhan dasar sekolah, seperti peningkatan kompetensi guru, bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan operasional pendidikan (BOP), penyediaan buku, laboratorium, hingga bantuan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Sebaliknya, kegiatan yang bersifat seremonial, perjalanan dinas yang tidak mendesak, maupun pengadaan yang berpotensi tumpang tindih dinilai layak menjadi objek efisiensi.
“Yang harus dipangkas itu pemborosan administrasi dan kegiatan yang output-nya tidak jelas. Jangan sampai tunjangan guru, pelatihan, BOS, atau beasiswa justru ikut terkena dampaknya,” katanya.
Efesiensi yang salah arah berpotensi melahirkan persoalan jangka panjang. Guru yang tidak lagi memperoleh pelatihan akan mengalami stagnasi dalam metode mengajar, sementara keterlambatan penyaluran BOS dapat mengganggu operasional sekolah.
Di sisi lain, pengurangan bantuan pendidikan bagi siswa berisiko meningkatkan angka putus sekolah, terutama di wilayah pedalaman dan daerah tertinggal.
“Kalau pelatihan guru dihentikan, BOS terlambat, atau beasiswa dipotong, kita sedang menciptakan utang mutu pendidikan yang dampaknya baru terasa 10 sampai 20 tahun mendatang,” tegasnya.
Rozak juga menilai transformasi digital dapat menjadi salah satu strategi efisiensi, namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Masih banyak wilayah di Kaltim yang menghadapi keterbatasan jaringan internet sehingga digitalisasi tidak dapat diterapkan secara seragam.
Karena itu, ia mendorong pemerintah memanfaatkan berbagai alternatif pembelajaran sesuai karakteristik daerah, termasuk penguatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), perpustakaan keliling, hingga pemanfaatan media pembelajaran lokal.
“Digitalisasi penting, tetapi jangan dipaksakan merata ketika infrastruktur belum sama. Efisiensi harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah,” jelasnya.
Sebagai provinsi penyangga IKN, Rozak menilai Kaltim membutuhkan sumber daya manusia yang semakin kompetitif agar mampu bersaing dengan masuknya tenaga kerja dari berbagai daerah.
Menurutnya, kualitas pendidikan hari ini akan menentukan posisi generasi muda Kaltim dalam pembangunan kawasan IKN di masa mendatang.
Ia juga mendorong pemerintah daerah memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), khususnya untuk mendukung pendidikan vokasi dan peningkatan kompetensi lulusan SMK agar sesuai dengan kebutuhan industri.
“Kalau mutu pendidikan kita lemah sekarang, sepuluh tahun lagi masyarakat Kaltim bisa hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri. Karena itu efisiensi harus menghasilkan pendidikan yang lebih berkualitas, bukan justru mengurangi kesempatan anak-anak memperoleh layanan pendidikan yang baik,” tukasnya.
