Insitekaltim, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda Ismail Latisi memastikan persoalan pembayaran yang sebelumnya dikeluhkan sejumlah tenaga kependidikan bukan terkait insentif, melainkan tunjangan hari raya (THR) yang sempat belum diterima menjelang Idulfitri 2026.
Berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Samarinda dan pihak terkait, persoalan tersebut kini telah diselesaikan, pembayaran THR yang sempat tertunda sudah dilakukan.
“Setahu saya untuk insentif yang kemarin sudah dibayarkan. Yang bermasalah sebenarnya bukan insentif, tetapi THR yang belum terbayarkan padahal Lebaran sudah lewat. Informasi terakhir yang kami terima, itu sudah selesai,” kata Ismail di DPRD Samarinda beberapa hari lalu.
Keluhan yang sebelumnya masuk ke DPRD Samarinda telah ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan maupun bagian keuangan terkait penyebab keterlambatan pembayaran.
Salah satu persoalan yang sempat muncul berkaitan dengan data rekening penerima. Setelah dilakukan pengecekan, masalah tersebut disebut berasal dari kendala administrasi data.
“Waktu itu masalahnya terkait data rekening. Kami sudah klarifikasi ke Dinas Pendidikan, dan informasi terakhir sudah dibayarkan untuk THR-nya,” ujarnya.
Meski demikian, Ismail membuka ruang bagi tenaga pendidik maupun kependidikan yang masih mengalami kendala pembayaran haknya untuk melapor langsung kepada DPRD Samarinda.
Kesejahteraan guru menjadi hal penting karena berkaitan langsung dengan kualitas proses belajar mengajar di sekolah.
“Kalau gaji sudah kecil, kemudian insentif tertunda, tentu akan menjadi beban berlipat bagi guru. Kita tidak ingin masalah kesejahteraan tenaga pendidik berdampak pada proses pembelajaran dan hak siswa,” jelasnya.
Ismail juga meminta agar tenaga pendidik tidak ragu menyampaikan keluhan kepada DPRD apabila menemukan persoalan terkait hak yang belum diterima.
Ia menjamin laporan yang masuk akan ditindaklanjuti tanpa membuka identitas pelapor kepada pihak yang tidak berkepentingan.
“Kami jamin keamanan guru. Kalau ada laporan, kami tidak pernah langsung menyebut nama guru. Kami sampaikan bahwa ada laporan dari sekolah terkait hak yang belum dibayarkan, lalu kami minta klarifikasi dari Dinas Pendidikan,” tegasnya.
DPRD Samarinda terbuka menerima berbagai aduan masyarakat, termasuk dari sektor pendidikan. Setiap laporan yang masuk akan dikaji dan dikomunikasikan dengan instansi terkait untuk mencari penyelesaian.
“Kita sudah sering menerima laporan, kemudian mengundang dinas terkait untuk memberikan klarifikasi. Yang penting persoalannya jelas dan ada penyelesaian,” katanya.
Hingga saat ini, Ismail mengaku belum menerima laporan baru terkait adanya insentif tenaga pendidik yang belum dibayarkan. Namun ia memastikan DPRD siap melakukan pengecekan apabila ada informasi terbaru dari masyarakat.
“Kalau memang ada yang belum terbayarkan dan memang menjadi haknya, silakan sampaikan. Nanti kita minta penjelasan dari Dinas Pendidikan agar semuanya jelas,” tandasnya.
