Insitekaltim, Samarinda – Rapat Dengar Pendapat Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Samarinda bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada Rabu, 19 Februari 2025, membahas kelanjutan penyelesaian tanah tumpang tindih di kawasan transmigrasi wilayah RT 13 Kelurahan Loa Bahu dan ganti rugi lahan yang berada di Jalan Polder Air Hitam Kelurahan Air Hitam Chairul Anwar dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 745 dan 746.
Mengenai persoalan pertama, Ketua Komisi I DPRD Samarinda Samri Shaputra menjelaskan lahan polder tersebut terdapat sebuah gedung olahraga yang biasa dipakai untuk anggar atau taekwondo.
Tetapi, ada masyarakat yang mengklaim bahwa lahan berdirinya gedung tersebut adalah miliknya. Dijelaskan Samri melalui hasil diskusi dengan BPKAD, terdapat pembebasan lahan yang memang belum selesai, sehingga menimbulkan konflik hingga hari ini.
“Dari aset tadi mengakui bahwa memang ada masih 7 orang yang belum dibebaskan. Tapi dari pihak aset itu meminta pemilik lahan ini mengajukan ke BPN untuk ditentukan titik koordinatnya demi memastikan dimana sih lahan yang diklaim oleh masyarakat ini,” jelasnya.
Saat ini, pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menunggu para warga yang mengklaim memiliki lahan tersebut untuk melakukan proses-proses yang telah disampaikan pihak BPKAD.
“Nah ini yang ditunggu pemilik lahan untuk mengajukan penentuan titik koordinat dulu. Setelah itu baru pemerintah kota bisa melakukan tindakan selanjutnya,” ujarnya.
Kemudian, untuk persoalan kedua mengenai ganti rugi lahan Chairul Anwar. Di mana lahan yang sudah dimilikinya setelah sekian puluh tahun, tiba-tiba berubah menjadi lahan transmigrasi. Kepemilikan sertifikat dan lain-lain pun diblokir sejak 2003 lalu dan tidak berfungsi sebagaimana saat Chairul mengetahui hal ini.
“Karena ada surat dari Kementerian Transmigrasi bersurat ke BPN untuk tidak diproses. Nah itulah kemudian masyarakat itu mengadu ke DPRD untuk minta kejelasan,” paparnya.
Masalah lahan transmigrasi ini akan ditelusuri lebih lanjut oleh BPKAD. Politikus PKS itu berharap masalah dapat mendapat titik terang, dengan tidak merugikan salah satu pihak saja.
