Insitekaltim, Samarinda – Wacana transformasi pendidikan berbasis digital di Kota Samarinda dinilai masih jauh dari kata merata. Di tengah dorongan percepatan digitalisasi pendidikan nasional dan kedekatan Samarinda dengan Ibu Kota Nusantara (IKN), sejumlah sekolah di wilayah pinggiran kota justru disebut masih mengalami persoalan mendasar.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Anhar menilai perkembangan digitalisasi pendidikan di Samarinda belum memiliki parameter keberhasilan yang jelas.
Pemerintah kota perlu memiliki indikator konkret untuk mengukur sejauh mana transformasi pendidikan berbasis digital benar-benar berjalan di sekolah-sekolah.
“Sekarang semua perkembangan pendidikan tidak bisa lepas dari digitalisasi. Tapi persoalannya, Samarinda ini belum punya tolak ukur yang jelas untuk menilai apakah transformasi digitalisasi pendidikan kita berhasil atau tidak,” ujarnya, Rabu, 20 Mei 2026.
Digitalisasi pendidikan tidak cukup hanya menghadirkan sistem rapor digital atau layanan administrasi sekolah berbasis daring di beberapa sekolah tertentu. Pemerintah, kata Anhar, harus memastikan pemerataan infrastruktur hingga ke kawasan pinggiran kota yang selama ini masih mengalami keterbatasan akses internet.
Tantangan saat ini masih berkutat pada persoalan dasar yang setiap tahun terus berulang, terutama terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“Kita ini masih sibuk dengan PPDB yang tiap tahun kacau. Jadi jangan bicara digitalisasi dulu kalau persoalan dasar seperti penerimaan siswa baru saja masih terus bermasalah,” katanya.
Meski begitu, ia mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Samarinda dan Dinas Pendidikan dalam melakukan pembenahan sistem pendidikan.
“Kita hargai kerja keras wali kota dan jajaran dinas pendidikan. Tapi memang persoalan ini tidak mudah dan masih banyak kendala yang harus dibenahi,” ujarnya.
Komisi IV DPRD Samarinda, lanjut Anhar, berencana kembali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan untuk membahas strategi pendidikan ke depan, termasuk skema penganggaran dan arah pengembangan digitalisasi sekolah.
“Nanti kami ingin lihat skema penganggaran dan strategi baru dari dinas pendidikan, terutama menghadapi tahun ajaran berikutnya,” katanya.
Selain soal digitalisasi, DPRD juga menyoroti ketimpangan pembangunan fasilitas pendidikan antara wilayah pusat kota dan kawasan pinggiran Samarinda.
Sejumlah sekolah di pusat kota mulai menunjukkan perkembangan infrastruktur yang baik, namun kondisi berbeda masih ditemukan di wilayah terluar.
Beberapa wilayah seperti Palaran, Samarinda Utara, Sambutan, hingga Sungai Kunjang masih membutuhkan perhatian serius, terutama terkait bangunan sekolah, tenaga pendidik, hingga infrastruktur penunjang pendidikan berbasis digital.
“Kalau di tengah kota mungkin sudah bagus. Tapi daerah pinggiran seperti Bukuan, Bentuas, Tanah Merah, sampai Loa Buah itu masih perlu perhatian ekstra,” ujarnya.
Anhar menegaskan transformasi pendidikan digital seharusnya tidak hanya dinikmati sekolah-sekolah tertentu, melainkan menjadi sistem yang merata di seluruh wilayah kota.
“Ini ibu kota provinsi, APBD besar, dekat dengan IKN. Jadi seharusnya kita tidak tertinggal dalam digitalisasi pendidikan,” tegasnya.
