Insitekaltim, Samarinda– Sejumlah proyek prioritas di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) diusulkan masuk ke dalam skema bantuan keuangan (bankeu) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan sebagai bentuk komitmen legislator dalam memperjuangkan kebutuhan daerah pemilihan.
Firnadi menjelaskan bahwa sekitar tiga bulan lalu, dirinya bersama dua anggota DPRD Kaltim lainnya, Baharuddin Demmu dan Muhammad Samsun, telah bertemu dengan Bupati Kukar Edi Damansyah untuk membahas sejumlah proyek strategis yang dinilai mendesak dan memerlukan dukungan dana dari APBD Provinsi.
“Salah satu mekanisme kami membantu daerah pemilihan adalah melalui bantuan keuangan dari APBD Provinsi. Karena tidak semua kebutuhan masyarakat bisa diakomodasi oleh APBD kabupaten/kota,” ujar Firnadi, Jumat 16 Mei 2025.
Beberapa proyek strategis yang diusulkan melalui skema bantuan keuangan antara lain pembangunan jalan tembus penghubung Kukar-Kubar, Kukar-Kutim via Muara Ancalong, serta jalur Lok Bahu–Jongkang yang menghubungkan Kukar dan Samarinda. Firnadi menyebut jalur Lok Bahu–Jongkang kini menjadi perhatian karena dapat memangkas waktu tempuh dan memperlancar konektivitas regional.
“Pak Bupati minta jalan-jalan ini diperjuangkan karena penting untuk mobilitas antardaerah. Apalagi jalur Lok Bahu–Jongkang sekarang jadi pembahasan hangat,” ungkapnya.
Selain infrastruktur konektivitas, pengelolaan sampah juga menjadi isu yang turut dibahas dalam pertemuan tersebut. Firnadi menyampaikan bahwa pengelolaan sampah memerlukan dukungan anggaran besar yang tidak cukup hanya mengandalkan dana dari APBD kabupaten. Oleh karena itu, ia mendorong agar Pemprov Kaltim ikut berperan dalam penganggarannya.
“Masalah sampah juga diangkat dalam pertemuan. Ini butuh dana besar, dan kami berharap ada sokongan dari provinsi agar bisa ditangani secara komprehensif,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Kukar, Firnadi mengaku kerap menerima berbagai aspirasi masyarakat dari sektor pertanian, perikanan, hingga UMKM. Kelompok nelayan, misalnya, meminta dukungan alat tangkap dan fasilitas pelabuhan, sementara petani dan peternak berharap ada bantuan alat produksi serta akses distribusi hasil tani.
“Kami arahkan para konstituen untuk mengajukan usulan melalui mekanisme yang benar. Bisa lewat bantuan keuangan atau belanja hibah, asal persyaratannya dipenuhi,” jelasnya.
Firnadi mengakui bahwa proses penyesuaian terhadap prosedur pengajuan bantuan masih menjadi tantangan, namun progresnya cukup menjanjikan. Ia optimistis, pada tahun anggaran 2026 nanti, akan semakin banyak kelompok masyarakat yang bisa mengakses bantuan secara legal, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan.
“Ini memang proses baru bagi banyak masyarakat. Tapi kami terus beri edukasi agar mereka bisa menyesuaikan dan memenuhi dokumen pendukung. Targetnya, tahun depan lebih banyak yang bisa kami bantu,” tambahnya.
Firnadi juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah kabupaten/kota, dan Pemprov dalam memastikan proyek strategis daerah mendapat dukungan anggaran yang memadai. Menurutnya, bantuan keuangan bukan hanya sekadar mekanisme transfer dana, tetapi menjadi instrumen pemerataan pembangunan antardaerah.
“Sebagai anggota dewan, tugas kami menjembatani kebutuhan rakyat dengan kebijakan dan anggaran. Karena itu kami terus dorong agar pembangunan tidak hanya terpusat di kota, tapi juga menyentuh desa-desa,” tegasnya.
Seluruh usulan yang telah diajukan akan terus dipantau perkembangannya dalam proses perencanaan dan penganggaran provinsi. Harapannya, hasil dari kolaborasi ini akan terlihat nyata pada tahun anggaran 2026, baik dalam bentuk infrastruktur maupun peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kukar.