Insitekaltim, Pasuruan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap aspirasi mahasiswa, khususnya dari kelompok Cipayung Plus yang terdiri HMI, PMII, GMNI, dan IMM.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, H. Samsul Hidayat, dalam audiensi terbuka antara mahasiswa dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Rabu, 3 September 2025, di Halaman Kantor DPRD. Audiensi tersebut diikuti 62 mahasiswa dari berbagai organisasi ekstra kampus.
“Suara mahasiswa adalah suara rakyat. DPRD akan menyusun rekomendasi sesuai tugas dan fungsi, baik dalam lingkup kabupaten maupun di level nasional,” tegas Samsul.
Dalam forum tersebut, para mahasiswa menyampaikan sejumlah isu strategis. GMNI Pasuruan menyoroti layanan kesehatan BPJS yang dinilai masih kalah dibanding pelayanan umum. PMII Pasuruan mendesak pemerintah segera menangani kekeringan di Lumbang dan menyoroti lemahnya keterlibatan mahasiswa dalam proses kebijakan.
Sementara itu, HMI Pasuruan menuntut penutupan tambang ilegal yang merusak lingkungan serta revisi tata ruang yang lebih berpihak pada pendidikan dan lapangan kerja.
Selain itu, IMM Pasuruan menekankan persoalan pengelolaan sampah desa dan usulan rehabilitasi berbasis desa untuk menekan peredaran narkoba. Sementara itu, Azizah dari PMII juga menekankan urgensi pembentukan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) untuk menekan maraknya kasus kekerasan seksual.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Pasuruan H. Rusdi Sutedjo menyampaikan bahwa permasalahan air di Lumbang akan ditangani tahun ini dengan estimasi anggaran Rp60–80 miliar. Ia juga menargetkan seluruh Puskesmas di Kabupaten Pasuruan beroperasi 24 jam mulai tahun depan.
Di tempat yang sama, Kapolres Pasuruan AKBP Jazuli Dani Iriawan menekankan pentingnya menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasi. “Kami bersyukur kegiatan ini berjalan aman dan kondusif. Aspirasi mahasiswa adalah bagian dari dinamika demokrasi yang harus kita dengarkan bersama,” ujarnya.
Audiensi kemudian ditutup dengan penandatanganan tuntutan bersama antara mahasiswa dan Forkopimda, termasuk DPRD. Massa membubarkan diri dengan tertib, sementara aparat memastikan situasi tetap aman hingga akhir kegiatan.
