Insitekaltim, Bontang – Anggota Komisi A DPRD Bontang Muhammad Yusuf melihat adanya peluang besar dalam program corporate social responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan di Bontang untuk mendukung Program Makanan Tambahan (PMT).
Menurut Yusuf, jika dikelola dengan baik, CSR dari berbagai perusahaan bisa menjadi solusi berkelanjutan dalam upaya menurunkan angka stunting di wilayah tersebut.
Saat ini, program PMT di Bontang memang sudah berjalan, namun bantuan dari CSR masih terbatas hanya untuk tiga bulan. Padahal, masalah stunting memerlukan dukungan yang lebih panjang agar bisa benar-benar menekan angka kasus secara efektif.
Yusuf mengusulkan agar program CSR di Bontang bisa diarahkan secara lebih terkoordinasi. Dengan begitu, masing-masing perusahaan memiliki fokus bantuan yang berbeda dan saling melengkapi, seperti misalnya perusahaan tertentu mendukung sektor kesehatan ibu hamil, sementara perusahaan lain mendukung pemeriksaan anak pasca kelahiran.
“Anggaplah seperti ini, PT Badak fokus mendukung program kesehatan tertentu, sedangkan Indominco membantu sektor lainnya. Dengan pembagian yang jelas, kita bisa mengatasi stunting dengan lebih baik,” kata Yusuf dalam keterangannya beberapa hari lalu.
Stunting di Bontang muncul dari berbagai faktor, mulai dari masalah ekonomi, kesadaran masyarakat akan usia pernikahan ideal, hingga kondisi lingkungan yang belum memadai. Ia juga menyebutkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat penting untuk mendukung keberhasilan program ini, terutama di kalangan orang tua.
“Stunting itu ada banyak penyebabnya, mulai dari ekonomi, nikah di usia dini, sampai dengan faktor lingkungan. Kalau keluarga bisa menjaga kesehatannya dengan baik, itu juga akan berdampak positif bagi anak-anak kita,” ungkap Yusuf.
Selain pengelolaan CSR, Yusuf juga melihat bahwa koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Bontang masih menjadi tantangan tersendiri. Dalam beberapa kesempatan, ia merasa program yang dicanangkan oleh pemerintah sering kali tersendat karena sinergi antar-OPD yang kurang solid.
Bahkan, dalam rapat dengar pendapat (RDP) mengenai stunting, Yusuf menyebut bahwa pimpinan OPD kadang tidak hadir, sehingga pembahasan terhambat.
“Waktu kita undang Kadinkes untuk rapat dengar pendapat, yang datang malah kepala bidang, bukan yang memegang kebijakan. Jadi, pembahasan tidak maksimal,” ujar Yusuf, sembari menambahkan bahwa keterlibatan aktif OPD akan berdampak besar pada keberhasilan program stunting.
DPRD sendiri, lanjutnya, selalu siap mendukung upaya penurunan stunting jika OPD menunjukkan komitmen penuh dalam menjalankan tugasnya. Yusuf merasa bahwa jika tiap OPD benar-benar serius dan optimal, program ini akan lebih mudah untuk dijalankan.
