Insitekaltim, Samarinda — Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar berharap dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dapat terus berlanjut pada tahun 2026, khususnya untuk program pengendalian banjir dan perbaikan infrastruktur di Kota Samarinda.
Harapan tersebut disampaikan Deni saat kegiatan pengawasan lapangan bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda. Ia menyoroti adanya penurunan signifikan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Kaltim Provinsi yang berpotensi memengaruhi alokasi anggaran ke daerah.
“Kami berharap pemerintah provinsi tetap mendukung kegiatan pengendalian banjir terutama di sektor sumber daya air dan infrastruktur. Selama ini dukungan provinsi sudah cukup maksimal dan harapan kami di tahun 2026 tetap mendapatkan support yang sama,” ujar Deni Hakim di kawasan Citra Niaga Samarinda pada Selasa, 16 Desember 2025.
Ia menjelaskan, penurunan APBD Pemprov Kaltim dari sekitar Rp21 triliun menjadi Rp15 triliun tentu berdampak pada kemampuan provinsi dalam menyalurkan bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota.
Selain itu, adanya sejumlah program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim juga dinilai berpotensi memengaruhi besaran bantuan keuangan (Bankeu) bagi daerah.
“Kami memahami kondisi keuangan provinsi. Namun sebagai ibu kota Kaltim, Samarinda semestinya tetap mendapatkan porsi yang optimal karena Samarinda merupakan wajah provinsi,” terangnya.
Deni Hakim berharap bantuan keuangan dari Pemprov Kaltim untuk Kota Samarinda tidak jauh dari kisaran Rp300 miliar hingga Rp500 miliar. Menurutnya, besaran tersebut penting untuk mendukung sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah pusat dalam menanggulangi persoalan banjir yang hingga kini masih menjadi tantangan utama.
“Harapan kami tidak bergeser jauh dari angka Rp300 sampai Rp500 miliar. Ini penting agar penanganan banjir dapat dilakukan secara kolaboratif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
